Namun, apapun keputusannya, satu hal yang pasti: 1.000 unit kendaraan di Tanjung Priok itu telah menjadi simbol. Simbol dari tata kelola yang semrawut, dari koordinasi antarlembaga yang amburadul, dan dari kontradiksi antara retorika kemandirian dengan praktik ketergantungan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah meminta penundaan. Ketua Banggar Said Abdullah bahkan meminta pembatalan. Menteri Keuangan telah menyatakan sikap. Sekarang, bola ada di tangan Presiden. Apakah beliau akan konsisten dengan visi industrialisasi dan hilirisasi yang sering digaungkan, ataukah akan membiarkan proyek ambisiusnya dikendalikan oleh momentum yang sudah terlanjur berjalan?
Sejarah mencatat bahwa bangsa-bangsa yang berhasil membangun kemandirian ekonominya adalah mereka yang berani mengambil keputusan sulit, termasuk mengorbankan keuntungan jangka pendek demi pembangunan jangka panjang. Jika kita tidak berani membatalkan kontrak yang merugikan ini, maka bersiaplah menyaksikan “bangkai-bangkai mobil” bertebaran di desa-desa Indonesia beberapa tahun dari sekarang—sebagai monumen bisu dari sebuah ambisi yang dikhianati oleh ketidakmampuan mengelola kepentingan.
Tinggalkan Balasan