Oleh: Jacob Petrus Nalle
Dalam rentang waktu 48 jam terakhir, kita menyaksikan sebuah pertunjukan teater politik-ekonomi yang absurd. Di satu sisi, panggung parlemen bergema dengan seruan lantang untuk menunda—bahkan membatalkan—impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas menyampaikan pesan penundaan . Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan sigap menyatakan, “Pas Dasco udah komentar kemarin, kita ikuti pak Dasco saja” . Semua tampak kompak, seolah-olah negara telah bersatu padu membela industri nasional.
Namun di saat yang sama, di Pelabuhan Tanjung Priok, 1.000 unit kendaraan impor itu telah berlabuh. Dua ratus unit di antaranya bahkan sudah didistribusikan ke sejumlah daerah .
Inilah yang dalam terminologi klasik disebut fait accompli—sebuah fakta yang diciptakan di lapangan untuk memaksa realitas politik menyesuaikan diri. Sementara para pejabat sibuk berwacana di gedung-gedung ber-AC, kapal-kapal pengangkut mobil dari India telah membongkar muatannya. Dan kita semua hanya bisa bertanya: bagaimana mungkin?
Uang Muka dan Kontrak yang Telah Terikat
Mari kita bedah fakta materialnya. Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, dengan transparan—atau mungkin dengan naif—mengungkapkan bahwa kontrak pembelian 105.000 unit kendaraan dari Mahindra & Mahindra dan Tata Motors telah ditandatangani pada 23 Desember 2025 . Uang muka sebesar 30 persen telah disetorkan. Kendaraan yang dipesan adalah kendaraan spesifikasi khusus, bukan barang jadi yang tersedia di gudang .
Artinya, apa? Artinya, ketika Wakil Ketua DPR baru bersuara pada 23 Februari 2026, ketika Menteri Keuangan baru “ikut” pada 24 Februari 2026, mesin-mesin di pabrik Pune dan Nashik, India, telah berputar selama dua bulan. Ribuan buruh India telah bekerja, menghasilkan kendaraan yang kini menjadi “masalah” bagi kita.
Ini adalah pelajaran berharga tentang materialitas keputusan ekonomi. Sebuah kontrak senilai Rp24,66 triliun—yang pembayarannya bersifat multiyears dan menggunakan APBN—tidak bisa dibatalkan hanya dengan pernyataan politik di media. Ada klausul penalti, ada gugatan hukum internasional, ada risiko diplomatik. Joao sendiri mengakui bahwa ia siap bertanggung jawab dan akan duduk bersama pemasok untuk mencari solusi jika pembatalan terjadi . Tapi frasa “mencari solusi” adalah bahasa diplomatis untuk “kita akan rugi besar”.
Tinggalkan Balasan