Penulis: Agung Hermanus Riwu – Kepala SDK Santo Yoseph 2 Naikoten
Beberapa waktu lalu saya bersama seorang sahabat mengikuti kegiatan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, di SMKN 5 Kupang. Saat itu gubernur meluncurkan berbagai produk unggulan sekolah yang dikemas dalam program One School One Product (OSOP). Di tengah penjelasannya, gubernur mengatakan bahwa OSOP adalah cara sekolah memuliakan karya anak.
Belum selesai kalimat itu diucapkan, sahabat saya yang duduk di samping langsung berbisik, “Gubernur bicara seperti filsuf ko.” Kami pun tersenyum.
Sahabat saya itu bukan guru, bukan dosen, atau pengamat pendidikan. Ia seorang wartawan. Tetapi terus terang saya merasa bisikan itu tidak sepenuhnya keliru.
Mengapa? Karena gagasan “memuliakan karya anak” memang memiliki napas yang sama dengan pemikiran para filsuf pendidikan dunia. John Dewey, misalnya, meyakini bahwa pendidikan bukan sekadar proses menerima pengetahuan, melainkan proses menghasilkan pengalaman yang bermakna melalui tindakan dan karya. Anak belajar bukan hanya mendengar, tetapi mencipta.
Demikian pula Maria Montessori yang percaya bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang apabila diberi ruang berkarya sesuai minat dan kemampuannya. Sementara Ki Hadjar Dewantara sejak lama mengajarkan bahwa tugas pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Sejarah mencatat bahwa hampir semua bangsa besar lahir dari para pemimpin yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Lee Kuan Yew membangun Singapura dengan investasi besar pada pendidikan dan sumber daya manusia. Nelson Mandela menyebut pendidikan sebagai senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Di Indonesia, Ki Hadjar Dewantara meletakkan pendidikan sebagai fondasi kemerdekaan bangsa.
Karena itu, ketika Melki Laka Lena menjadikan pendidikan sebagai salah satu agenda utama kepemimpinannya di NTT, sesungguhnya ia sedang mengambil peran yang sangat strategis. Di tengah berbagai persoalan pendidikan NTT mulai dari kualitas pembelajaran, budaya literasi, hingga pemerataan mutu, keberpihakan seorang kepala daerah terhadap pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan.
Tinggalkan Balasan