Jakarta, KN – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) mendorong pengembangan panas bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak hanya berorientasi pada kesiapan teknis, tetapi juga memperkuat penerimaan sosial melalui pelibatan masyarakat sejak tahap awal dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Penerimaan Sosial Panas Bumi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta, Jumat (4/9). Forum dihadiri Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Priatin Hadi Wijaya, Chairperson PYC Filda Citra Yusgiantoro, perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, PT Sukoria Geothermal Indonesia, PT Sinarmas Nage, akademisi, pakar, serta pemangku kepentingan lainnya.

Chairperson Purnomo Yusgiantoro Center, Filda Citra Yusgiantoro, menekankan pentingnya membangun ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, pengembang, akademisi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam melihat pengembangan panas bumi secara lebih menyeluruh.

“Pengembangan panas bumi tidak hanya perlu dilihat dari perspektif teknis dan ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan tata kelola. Karena itu, ruang dialog antarpemangku kepentingan menjadi penting untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam pengembangan panas bumi,” ujar Filda.

Manager Unit Pelaksana Proyek PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, Avianda Edwin Fachrudin, menyampaikan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 merencanakan pengembangan 132 proyek pembangkit dengan total kapasitas 2.182 megawatt (MW) di Nusa Tenggara. Dari jumlah tersebut, sekitar 47 persen atau 1.016 MW berasal dari energi baru terbarukan. Khusus di Flores, pengembangan PLTP direncanakan mencapai 162 MW.

“Pengembangan panas bumi memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi dan peningkatan pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Namun, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai aspek teknis. Kondisi sosial, budaya, serta karakter masyarakat di setiap wilayah juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan,” ujar Avianda.