Menurut Avianda, pengalaman pengembangan panas bumi PLN di Ulumbu, Mataloko, dan Atadei menunjukkan setiap wilayah memiliki karakteristik dan dinamika sosial yang berbeda. Isu yang dihadapi mulai dari pengadaan tanah, penggunaan sumber air, kebutuhan perbaikan infrastruktur, hingga adanya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Kondisi tersebut membuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, menyampaikan Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23,2 gigawatt (GW), dengan kapasitas terpasang sekitar 2,78 GW atau 11,6 persen dari total potensi. Di kawasan Nusa Tenggara, potensi panas bumi tercatat sekitar 1,27 GW.
Priatin juga menyampaikan pengembangan panas bumi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tata guna lahan dan perizinan, risiko sumber daya, keekonomian proyek, kebutuhan listrik, hingga dinamika sosial dan resistensi masyarakat.
Pemerintah mendorong pendekatan social mapping and social engagement melalui pemetaan pemangku kepentingan, sosialisasi dan diskusi di ruang publik, serta pelibatan akademisi dan praktisi.
Forum turut menggarisbawahi bahwa penerimaan sosial tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat. Pelibatan sejak tahap awal, komunikasi dua arah yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya, pengetahuan lokal, serta distribusi manfaat yang berkeadilan menjadi bagian penting dalam proses pengembangan panas bumi.
General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, RDW Manurung, menegaskan pembangunan infrastruktur energi bersih harus berjalan beriringan dengan pembangunan daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengembangan panas bumi merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Karena itu, PLN terus mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Manurung. (Humas PLN)
Tinggalkan Balasan