Inilah bahaya dari pengambilan keputusan yang personalistik dan terpusat. Ketika sebuah proyek besar digerakkan hanya oleh Inpres, tanpa melalui mekanisme perencanaan yang matang dan koordinasi antar-kementerian, maka hasilnya adalah kekacauan seperti ini. Dua menteri tidak tahu, parlemen baru bereaksi setelah kontrak diteken, dan 1.000 unit kendaraan sudah menjadi “sandera” di pelabuhan.
Siapa yang Diuntungkan? Jejak Kapital dan Narasi Konspirasi
Dalam setiap kontradiksi ekonomi-politik, pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah: cui bono? (siapa yang diuntungkan?).
Dari fakta yang terungkap, kita melihat setidaknya tiga pihak yang mendapatkan keuntungan material dari skenario ini:
Pertama, tentu saja kapitalis otomotif India. CEO Mahindra, Nalinikanth Gollagunta, dengan terus terang menyatakan bahwa kontrak 35.000 unit ini akan “secara signifikan meningkatkan operasi internasional mereka, bahkan melampaui total volume ekspor mereka sepanjang tahun fiskal 2025”. Mereka tidak perlu membangun pabrik di Indonesia, tidak perlu merekrut tenaga kerja lokal, tidak perlu membayar pajak industri—mereka cukup mengirimkan barang jadi dan menerima uang tunai.
Tinggalkan Balasan