Oleh: Zet Tadung Allo, S.H., M.H.
Kedudukan Kejaksaan sebagai procureur generaal berarti bahwaJaksa Agung sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Eksekutor Tertinggi dalam perkara pidana. Dari perspektif asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan wewenang penuntutan yang dimilikinya.
Secara filosofis Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga penegak hukum bukan semata-mata sebagai penegak undang-undang. Jaksa sebagai penegak hukum tentu harus mengedepankan nilai keadilan, kepastian dan menjamin kemanfaatan atas berlakuknya hukum kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewenangan, serta tidak dilimitasi pada undang-undang semata. Tugas penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana tidak hanya semata-mata menetapkan tersangka, menuntut dan membawa terdakwa ke pengadilan, melaikan yang terpenting adalah mencegah orang yang tidak bersalah dipidana dan orang bersalah bebas dari pertanggungjawaban pidana.
Sir Hartley Shawcross (Jaksa Inggris dan Wales) yang mengingatkan bahwa: it has never been the rule in this country I hope it never will be –that suspected criminal offences must automatically be the subject of prosecution. (Tidak pernah menjadi peraturan di negeri ini, dan saya harap tidak akan pernah terjadi, bahwa tersangka pelaku tindak pidana harus dengan sendirinya menjadi subjek penuntutan). Ungkapan Sir Hartley Shawcross mengingatkan bahwa untuk teliti dan hati-hati melihat perkara sebelum dilakukan penuntutan. Maka Dalam konteks Indonesia wewenang Jaksa untuk menolak membawa perkara yang tidak layak ke pengadilan ataupun memerintahkan penyidik melakukan penghentian penyidikan adalah bagian penting dari berjalannya sistem peradilan pidana.
Tinggalkan Balasan