“Jika tidak, maka sudah pasti berdampak hukum. BPK ini kan dasar untuk masuk ke proses hukum lebih lanjut. Siapa yang main-main dengan urusan BPK ini, siap diproses hukum,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTT dijadwalkan segera menggelar rapat internal guna membahas langkah-langkah penyelesaian, seluruh temuan dan rekomendasi BPK, termasuk mekanisme pengembalian kerugian negara oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
(*)
Halaman
Tinggalkan Balasan