“Kita harus perbaiki indikator yang belum SMART dan memperkuat implementasi sampai ke perangkat daerah,” katanya.
Dalam pendekatan humanis, Gubernur juga menyinggung tingginya tekanan kerja ASN yang berpotensi memicu gangguan kesehatan mental. Ia bahkan berencana mewajibkan pemeriksaan kesehatan jiwa secara berkala.
“Semua pejabat eselon II, III, dan IV minimal setahun sekali cek kesehatan jiwa. Kita urus rakyat, tapi kesehatan kita sendiri juga harus dijaga,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas kinerja ASN di tengah tekanan kerja yang semakin tinggi.
Melki juga membuka peluang bagi ASN untuk memiliki jiwa kewirausahaan, selama tidak menyalahgunakan jabatan. Ia mendorong ASN mampu membaca potensi ekonomi daerah dan ikut menggerakkan sektor usaha secara produktif.
“ASN harus punya jiwa entrepreneur. Yang tidak boleh itu menyalahgunakan jabatan. Tapi kalau mengembangkan potensi daerah sesuai aturan, itu justru bagus,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan ASN dalam menggerakkan ekonomi lokal dapat menjadi solusi untuk mempercepat pertumbuhan daerah.
Tinggalkan Balasan