Gubernur mengungkapkan, komposisi ASN di NTT saat ini didominasi oleh PPPK. Dari sekitar 30 ribu ASN, sebanyak 17 ribu merupakan PPPK dan 13 ribu PNS.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan penumpukan pegawai di sejumlah unit kerja yang berdampak pada menurunnya produktivitas.
“Kita tidak mau ada yang dirumahkan, tapi semua harus bekerja. Jangan sampai kelebihan pegawai justru membuat orang tidak produktif,” katanya.
Untuk itu, Pemprov NTT akan melakukan penataan dan distribusi ulang pegawai, termasuk mengarahkan mereka ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Melki menegaskan, ke depan seluruh program pemerintah harus dirancang berbasis dampak (outcome) dan bukan sekadar kegiatan (output). Setiap program wajib memiliki indikator yang jelas dan terukur.
“Sekarang bukan lagi program apa, tapi dampaknya apa. Itu yang harus bisa diukur,” ujarnya.
Ia juga menyoroti indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) NTT yang berada di angka 1,62 dengan predikat “baik”, namun dinilai belum optimal dan berpotensi menurun.
Tinggalkan Balasan