Sebagai langkah tegas, Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memangkas anggaran minimal 10 persen secara mandiri. Jika tidak dilakukan, pemerintah provinsi akan melakukan pemotongan lebih besar.
“Kalau tidak dipotong sendiri, saya potong 15 persen. Ini ukuran keseriusan kita mengelola anggaran,” katanya.
Ia menegaskan, anggaran yang tidak efektif akan ditarik dan dialihkan untuk program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Melki juga mengkritik masih banyaknya aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, serta potensi ekonomi yang dibiarkan tidak berkembang.
“Kita punya aset, punya potensi, tapi dibiarkan begitu saja. Ini terjadi hampir di semua dinas. Tidak boleh lagi seperti ini,” tegasnya.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut sebagai potensi besar yang tidak dimaksimalkan, sehingga daerah tidak memperoleh manfaat ekonomi maupun pelayanan publik yang optimal.
Selain itu, ia juga menyoroti perilaku sebagian ASN yang dinilai tidak produktif.
“Ada pegawai datang hanya absen lalu hilang, nanti kembali untuk absen lagi. Ini mubazir. Kita bayar orang tapi tidak bekerja,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan