Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan reformasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perubahan pola pikir, budaya kerja, hingga pengelolaan anggaran yang berbasis dampak terukur.

Ia menekankan, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah wajib menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penjenjangan Kinerja ASN lingkup Pemprov NTT di Hotel Aston Kupang, Rabu (8/4/2026).

“Kita tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Semua program harus jelas dampaknya, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, anggarannya kita tarik,” tegas Melki.

Ia menyebut, selama ini masih banyak program pemerintah yang tidak menunjukkan hasil konkret, sehingga memicu persepsi publik bahwa kinerja pemerintah tidak jelas. Padahal, jumlah perangkat daerah dan ASN cukup besar.

“Orang masih bertanya, pemerintah provinsi ini kerja apa saja? Karena kita tidak pernah menunjukkan hasil yang terukur,” ujarnya.

Sebagai langkah tegas, Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memangkas anggaran minimal 10 persen secara mandiri. Jika tidak dilakukan, pemerintah provinsi akan melakukan pemotongan lebih besar.

“Kalau tidak dipotong sendiri, saya potong 15 persen. Ini ukuran keseriusan kita mengelola anggaran,” katanya.

Ia menegaskan, anggaran yang tidak efektif akan ditarik dan dialihkan untuk program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Melki juga mengkritik masih banyaknya aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, serta potensi ekonomi yang dibiarkan tidak berkembang.

“Kita punya aset, punya potensi, tapi dibiarkan begitu saja. Ini terjadi hampir di semua dinas. Tidak boleh lagi seperti ini,” tegasnya.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut sebagai potensi besar yang tidak dimaksimalkan, sehingga daerah tidak memperoleh manfaat ekonomi maupun pelayanan publik yang optimal.

Selain itu, ia juga menyoroti perilaku sebagian ASN yang dinilai tidak produktif.