“Ada aset belasan miliar yang mangkrak dan tidak pernah dilaporkan. Ini kerugian besar bagi daerah. Semua aset harus diaktifkan dan dimanfaatkan untuk mendukung PAD,” tegasnya.
Untuk mempercepat peningkatan PAD, Pemprov juga akan melakukan penataan sumber daya manusia, termasuk redistribusi ASN. Pegawai yang dinilai berlebih di satu OPD akan dialihkan untuk mendukung OPD yang memiliki potensi peningkatan pendapatan.
“Kalau ada kelebihan ASN, kita geser untuk bantu sektor PAD. Semua harus berkontribusi,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur memastikan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, dengan menjamin ketersediaan guru dan tenaga kesehatan yang memadai di setiap daerah.
Ia juga mengungkapkan langkah efisiensi yang telah dilakukan, termasuk pemotongan anggaran internal hingga 10 persen, baik di lingkup eksekutif maupun legislatif, sebagai bentuk antisipasi kondisi fiskal terburuk.
“Kalau kita masih biarkan kebocoran dan tidak serius tingkatkan PAD, yang rugi 30 ribu ASN. Satu dua orang yang untung, tapi semua yang lain dirugikan,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan