Kupang, KN – Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terancam kehilangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memimpin apel pagi ASN lingkup Pemprov NTT, Selasa (7/4/2026), menyusul capaian PAD yang hingga awal April baru mencapai 6,5 persen dari target, jauh di bawah proyeksi ideal 24 persen pada triwulan pertama.
“Kalau target tidak tercapai, TPP bisa hilang. Bukan karena tidak mau kasih, tapi karena kita tidak punya sumber anggaran,” tegas Melki.
Dalam arahannya, Gubernur mengaitkan peningkatan PAD dengan keberlanjutan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Wakil Presiden RI telah memberi sinyal kuat bahwa tidak akan ada PPPK yang dirumahkan, namun daerah tetap harus mampu menyesuaikan kemampuan fiskalnya.
“Kita bersyukur pemerintah pusat berkomitmen tidak merumahkan PPPK. Tapi syaratnya, daerah harus kuatkan PAD. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini jumlah ASN Pemprov NTT mencapai lebih dari 30 ribu orang, terdiri dari sekitar 17 ribu PPPK dan 13 ribu PNS, yang seluruhnya harus tetap dibayar gaji dan hak-haknya. Kondisi ini menuntut optimalisasi pendapatan daerah agar beban fiskal tetap terkendali.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan dampak situasi global, termasuk konflik geopolitik yang berimbas pada kebijakan penghematan pemerintah pusat, serta ancaman El Nino yang diprediksi memperpanjang musim kemarau di NTT dan berpotensi menekan ekonomi masyarakat.
“NTT termasuk daerah yang paling terdampak El Nino. Kemarau akan lebih panjang, risiko gagal panen meningkat, dan mata pencaharian masyarakat bisa terganggu. Karena itu, belanja daerah harus kita siapkan untuk kondisi terburuk,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Melki meminta seluruh OPD melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja, dengan memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi publik. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang untuk pemborosan dalam situasi fiskal yang terbatas.
Tinggalkan Balasan