“Kita tidak bisa lagi berandai-andai. Semua belanja harus dikontrol dan dipastikan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Gubernur juga menyoroti masih adanya kebocoran PAD yang selama ini menguntungkan oknum tertentu. Ia menegaskan akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk menertibkan praktik tersebut.
“Tidak boleh lagi ada kebocoran. Kita akan libatkan APH untuk menertibkan. Ini uang rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Ia mencontohkan potensi kebocoran dari aktivitas tambang galian C, seperti penambangan pasir yang tidak terpantau dan tidak memberikan kontribusi jelas bagi daerah. Pemerintah akan mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan izin usaha bagi pelaku yang tidak patuh.
“Setiap sumber daya yang diambil wajib memberikan kontribusi ke daerah. Kalau tidak, izinnya kita cabut. Jangan sampai yang kaya oknum, sementara rakyat dan pemerintah tetap miskin,” ujarnya.
Selain kebocoran, Gubernur juga menemukan adanya aset pemerintah bernilai miliaran rupiah yang tidak dimanfaatkan dan bahkan tidak dilaporkan, termasuk di sektor perhubungan.
“Ada aset belasan miliar yang mangkrak dan tidak pernah dilaporkan. Ini kerugian besar bagi daerah. Semua aset harus diaktifkan dan dimanfaatkan untuk mendukung PAD,” tegasnya.
Untuk mempercepat peningkatan PAD, Pemprov juga akan melakukan penataan sumber daya manusia, termasuk redistribusi ASN. Pegawai yang dinilai berlebih di satu OPD akan dialihkan untuk mendukung OPD yang memiliki potensi peningkatan pendapatan.
“Kalau ada kelebihan ASN, kita geser untuk bantu sektor PAD. Semua harus berkontribusi,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur memastikan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, dengan menjamin ketersediaan guru dan tenaga kesehatan yang memadai di setiap daerah.
Ia juga mengungkapkan langkah efisiensi yang telah dilakukan, termasuk pemotongan anggaran internal hingga 10 persen, baik di lingkup eksekutif maupun legislatif, sebagai bentuk antisipasi kondisi fiskal terburuk.
Tinggalkan Balasan