Pengamat Lingkungan, Rully Sumanda S.H, menegaskan, dalam setiap roses pembangunan, harus melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tahap evaluasi.
“Pengelolan SDA itu sudah seharusnya melibatkan masyarakat, bukan cuma karena faktor historis, tapi masyarakat ada di situ. Mereka nanti yang mengalami terlebih dahulu apabila ada kerusakan lahan, seperti kebakaran, pencemaran kawasan dan konflik masalah tanah,” ujar Rully.
Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menjelaskan, pembangunan besar-besaran di Kabupaten Manggarai merupakan sebuah paradoks. Karena berdasarkan data investasi di Manggarai Barat, terdapat 229 proyek dengan total investasinya diatas Rp90 triliun.
“Teman-teman di NTT harusnya bangga. Presiden Jokowi
menetapkan super premium sebagai sebuah brand yang bisa digunakan, jika Pemda dan Pemprov menggunakan brand itu untuk kesejahteraan rakyat, tetapi disitulah paradoksnya,” jelasnya.
Menurutnya, infrastruktur yang cepat akan mempengaruhi mobilitas manusia, yang berdampak pada percepatan perputaran uang ke pasar. Sementara jika konsumsinya tinggi, maka ekonomi akan meledak.
Tinggalkan Balasan