Serikat Pemuda NTT Gelar Diskusi Bahas Kasus Investasi dan Konflik Agraria

  • Bagikan
Serikat Pemuda NTT Gelar Diskusi Bahas Kasus Investasi dan Konflik Agraria. (Foto: Istimewa)

Kupang, KN – Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) Jakarta, menggelar diskusi dengan mengusung tema ‘Meneropong Polemik di NTT, Investasi dan Konflik Agraria, Rakyat Bisa Apa’, pada Senin 4 November 2021.

Diskusi ini dilaksanakan dalam rangka Musyawarah Besar (Mubes) pertama Setikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan menghadirkan sejumlah narasumber.

Ketua Panitia Kegiatan, Trian Walem, mengatakan, selain bagian dari agenda Mubes, diskusi itu merupakan bentuk kepedulian, dan merespon sejumlah problem investasi yang hadir di Provinsi NTT.

Menurut Trian, investasi dan konflik agraria merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jika melirik sejumlah kasus agraria dan arah investasi yang masif mendominasi di usaha ekstraktif, maka Sumber Daya Alam (SDM) akan menjadi sasaran utama.

Dia menegaskan, investasi yang dilakukan kerap tidak melibatkan masyarakat, sehingga munculnya berbagai persoalan di tengah masyarakat, akibat aktivitas investasi dari para investor.

“Hal itu terjadi karena banyak investasi dan segala bentuk aktivitas hanya berorientasi pada sisi profit, atau menggali keuntungan tanpa memikirkan pembangunan berkelanjutan,” jelas Trian Walem.

Dia menyebut, investasi yang tidak terkontrol secara baik akan memunculkan sejumlah masalah, dan berdampak pada kehancuran tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala aspek kehidupan.

Sekretaris Panitia, Saverius Jena, menjelaskan, dalam amanat UU Dasar 1945, Bumi, Air dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara, demi kemakmuran rakyat yang belum terwujud.

Namun, kata dia, reformasi agraria tak kunjung dijalankan dan dirasakan. Masyarakat justru dihadapkan dengan ancaman dan tekanan, karena konflik agraria yang timbul ditengah masyarakat.

“Yang ada hanya eksploitasi sepihak dan privatisasi dalam pengelolahan, serta ancaman yang berpotensi merampas hak masyarakat untuk menguasai tanah dan praktek kong kalikong lainnya,” jelas Saverius.

Gejolak investasi yang masuk ke Indonesia secara masif kerap meminggirkan masyarakat lokal, sehingga investasi yang dilakukan menjadi sumber konflik yang mengganggu stabilitas politik dan pemicu konflik.

“Hal ini karena investasi yang dilakukan hanya berbasis pada penguasaan modal. Sehingga ini akan menyebabkan penumpukan asset dan kekayaan bagi segelintir pelaku ekonomi. Dengan begitu, investasi menjadi sumber biang kerok terjadinya disparitas pendapatan,” tegasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Marsianus Jawa mengatakan, hingga triwulan III, realisasi investasi NTT capai 3,6 triliun dari target nasional, yaitu Rp 7,2 triliun.

“Sampai pada triwulan III ini, kita baru mencapai 3,6 triliun dari target 7,2 target nasional. Target yang diberikan Kementerian investasi kepada NTT 7,3. Hari ini kita baru sampe 3,2 triliun,” kata Marsianus.

Dia menyebut, incremental capital-output ratio (ICOR) NTT untuk tahun 2020 belum ada, karena pertumbuhan ekonomi NTT mengalami minus, berdasarkan data yang dihitung tahun 2018.

“Untuk 2020 belum kita dapat karena pertumbuhan ekonomi kita minus sehingga kita tidak bisa hitung itu. Yang kita bisa hitung 2018, kita masih sampai pada angka 9,6, nasional 6,” ujarnya.

Hal itu karena para investor mengalami kesulitan di bidang perizinan, sehingga para investor tidak efisien jika berinvestasi di NTT, karena pengurusan izin yang dinilai berbeli-belit.

“Keluhan itu masih ada sampai hari ini karena dalam suatu investasi proses izin itu ada kewenangan bupati, gubernur, dan pusat. Sehingga masih ada kesulitan. Kami coba untuk berikan pelayanan secara baik kepada semua investor yang berinvestasi di NTT,” sambung Marsianus.

BACA JUGA:  Siaga Bencana Alam, Komisi VIII DPR RI Kunker ke NTT

Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan, dalam catatan KPA tahun 2020, NTT merupakan provinsi urutan kelima yang paling banyak
menyumbangkan kasus konflik agraria.

“Pada tahun 2020, NTT menyumbangkan konflik agraria sejumlah 16 kasus,yang terjadi di beberapa sektor, yakni sektor properti, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan agribisnis,” jelas Dewi.

Menurutnya, investasi pariwisata super premium Labuan Bajo, Manggarai Barat, terdapat 500 Kepala Keluarga (KK) yang kondisinya terancam akibat investasi.

“Ini memang mengeksklusi kurang lebih yang akan mengancam 500 kepala keluarga yang
ada di Pulau Komodo,” ujarnya.

Dia menegaskan, proyek maupun pembangunan yang hadir harusnya dilakukan dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk pastikan bahwa bangunan tidak yang dibangun tidak mengusik masyarakat adat dan para petani.

“Kadang seringkali dianggap masyarakat yang kontra terhadap itu (pembangunan, red) dianggap menolak pembangunan. Padahal, model pembangunan yang dikritisi,” ucapnya.

Pengamat Lingkungan, Rully Sumanda S.H, menegaskan, dalam setiap roses pembangunan, harus melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tahap evaluasi.

“Pengelolan SDA itu sudah seharusnya melibatkan masyarakat, bukan cuma karena faktor historis, tapi masyarakat ada di situ. Mereka nanti yang mengalami terlebih dahulu apabila ada kerusakan lahan, seperti kebakaran, pencemaran kawasan dan konflik masalah tanah,” ujar Rully.

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menjelaskan, pembangunan besar-besaran di Kabupaten Manggarai merupakan sebuah paradoks. Karena berdasarkan data investasi di Manggarai Barat, terdapat 229 proyek dengan total investasinya diatas Rp90 triliun.

“Teman-teman di NTT harusnya bangga. Presiden Jokowi
menetapkan super premium sebagai sebuah brand yang bisa digunakan, jika Pemda dan Pemprov menggunakan brand itu untuk kesejahteraan rakyat, tetapi disitulah paradoksnya,” jelasnya.

Menurutnya, infrastruktur yang cepat akan mempengaruhi mobilitas manusia, yang berdampak pada percepatan perputaran uang ke pasar. Sementara jika konsumsinya tinggi, maka ekonomi akan meledak.

“Itu tidak akan terjadi kalau dari Flores Timur (Flotim) sampai Manggarai Barat orang masih pake transportasi darat. Itu kelamaan,” ujarnya.

Namun, kata dia, pemerintah daerah tidak pernah memikirkan untuk membangun sebuah mapping guna membangun kapal cepat dari Flotim ke Labuan Bajo.

Terkait Investasi yang besar-besaran di Labuan Bajo, Ferdy menegaskan soal adanya paradoks pembangunan. Pasalnya, data BPS Mabar tahun 2020 mencatat angka kemiskinan sangat tinggi, lalu pendapatan perkapita masyarakat 416.000 per bulan.

“Gubernur NTT yang sekarang nggak sukses untuk mereduksi angka kemiskinan, karena Gubernur sebelumnya juga angka kemiskinannya sekitar 19-21 persen,” ujarnya.

Dia menyebut, dari 160-an desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, hanya satu yang diaktegorikan sebagai desa maju. “Coba bayangkan kabupaten super premium dengan indikator-indikator mikro seperti
itu bagaimana jadinya,” tuturnya.

Dia menambahkan, untuk tingkat pendidikan di Kabuoaten Manggarai Barat masih terbelakang. “Angka buta huruf di Manggarai Barat 17 persen tidak sekolah, angka tamatan SD 41 persen, tamatan SMP 21 persen dan angka lulus SMA sampai doktoral hanya 27 persen,” pungkasnya.

Hadir sebagai pemateri, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Drs. Marsianus Jawa, M.Si, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, Pengamat Lingkungan, Rully Sumanda S.H dan Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman. (*)

  • Bagikan
error: Content is protected !!