Kupang, KN – Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) Jakarta, menggelar diskusi dengan mengusung tema ‘Meneropong Polemik di NTT, Investasi dan Konflik Agraria, Rakyat Bisa Apa’, pada Senin 4 November 2021.
Diskusi ini dilaksanakan dalam rangka Musyawarah Besar (Mubes) pertama Setikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan menghadirkan sejumlah narasumber.
Ketua Panitia Kegiatan, Trian Walem, mengatakan, selain bagian dari agenda Mubes, diskusi itu merupakan bentuk kepedulian, dan merespon sejumlah problem investasi yang hadir di Provinsi NTT.
Menurut Trian, investasi dan konflik agraria merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jika melirik sejumlah kasus agraria dan arah investasi yang masif mendominasi di usaha ekstraktif, maka Sumber Daya Alam (SDM) akan menjadi sasaran utama.
Dia menegaskan, investasi yang dilakukan kerap tidak melibatkan masyarakat, sehingga munculnya berbagai persoalan di tengah masyarakat, akibat aktivitas investasi dari para investor.
“Hal itu terjadi karena banyak investasi dan segala bentuk aktivitas hanya berorientasi pada sisi profit, atau menggali keuntungan tanpa memikirkan pembangunan berkelanjutan,” jelas Trian Walem.
Dia menyebut, investasi yang tidak terkontrol secara baik akan memunculkan sejumlah masalah, dan berdampak pada kehancuran tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala aspek kehidupan.
Sekretaris Panitia, Saverius Jena, menjelaskan, dalam amanat UU Dasar 1945, Bumi, Air dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara, demi kemakmuran rakyat yang belum terwujud.
Namun, kata dia, reformasi agraria tak kunjung dijalankan dan dirasakan. Masyarakat justru dihadapkan dengan ancaman dan tekanan, karena konflik agraria yang timbul ditengah masyarakat.
“Yang ada hanya eksploitasi sepihak dan privatisasi dalam pengelolahan, serta ancaman yang berpotensi merampas hak masyarakat untuk menguasai tanah dan praktek kong kalikong lainnya,” jelas Saverius.
Gejolak investasi yang masuk ke Indonesia secara masif kerap meminggirkan masyarakat lokal, sehingga investasi yang dilakukan menjadi sumber konflik yang mengganggu stabilitas politik dan pemicu konflik.
Tinggalkan Balasan