Serikat Pemuda NTT Gelar Diskusi Bahas Kasus Investasi dan Konflik Agraria

“Ini memang mengeksklusi kurang lebih yang akan mengancam 500 kepala keluarga yang
ada di Pulau Komodo,” ujarnya.

Dia menegaskan, proyek maupun pembangunan yang hadir harusnya dilakukan dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk pastikan bahwa bangunan tidak yang dibangun tidak mengusik masyarakat adat dan para petani.

“Kadang seringkali dianggap masyarakat yang kontra terhadap itu (pembangunan, red) dianggap menolak pembangunan. Padahal, model pembangunan yang dikritisi,” ucapnya.

Pengamat Lingkungan, Rully Sumanda S.H, menegaskan, dalam setiap roses pembangunan, harus melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tahap evaluasi.

“Pengelolan SDA itu sudah seharusnya melibatkan masyarakat, bukan cuma karena faktor historis, tapi masyarakat ada di situ. Mereka nanti yang mengalami terlebih dahulu apabila ada kerusakan lahan, seperti kebakaran, pencemaran kawasan dan konflik masalah tanah,” ujar Rully.

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menjelaskan, pembangunan besar-besaran di Kabupaten Manggarai merupakan sebuah paradoks. Karena berdasarkan data investasi di Manggarai Barat, terdapat 229 proyek dengan total investasinya diatas Rp90 triliun.

“Teman-teman di NTT harusnya bangga. Presiden Jokowi
menetapkan super premium sebagai sebuah brand yang bisa digunakan, jika Pemda dan Pemprov menggunakan brand itu untuk kesejahteraan rakyat, tetapi disitulah paradoksnya,” jelasnya.

Menurutnya, infrastruktur yang cepat akan mempengaruhi mobilitas manusia, yang berdampak pada percepatan perputaran uang ke pasar. Sementara jika konsumsinya tinggi, maka ekonomi akan meledak.

“Itu tidak akan terjadi kalau dari Flores Timur (Flotim) sampai Manggarai Barat orang masih pake transportasi darat. Itu kelamaan,” ujarnya.

Namun, kata dia, pemerintah daerah tidak pernah memikirkan untuk membangun sebuah mapping guna membangun kapal cepat dari Flotim ke Labuan Bajo.

Terkait Investasi yang besar-besaran di Labuan Bajo, Ferdy menegaskan soal adanya paradoks pembangunan. Pasalnya, data BPS Mabar tahun 2020 mencatat angka kemiskinan sangat tinggi, lalu pendapatan perkapita masyarakat 416.000 per bulan.