“Tidak ada lagi keluhan-keluahan yang tidak kita respon dengan baik. Kalau kita merespon dengan baik, tentu tidak ada masalah lagi dalam penyaluran kredit di NTT,” tandasnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Tri Budhianto mengatakan, sampai saat ini penyaluran dana KUR baru mencapai Rp1,7 Triliun.
“Ini memang masih jauh dari penyaluran-penyaluran dana KUR provinsi lain di Jawa. Kami berharap dengan adanya TPAKD, bisa meningkatkan akses dan pertumbuhan KUR di NTT,” kata Tri Budhianto.
Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, menyampaikan, TPAKD merupakan salah satu gerbong yang harus berperan aktif, untuk membuka akses keuangan masyarakat di NTT dengan kehadiran lembaga jasa keuangan.
“Oleh karena itu, dalam kegiatan pengukuhan TPAKD nanti, kita juga melibatkan teman-teman lain dari lembaga jasa keuangan, baik yang memediasi akses KUR, KUNI, Mikro dan Kredit Rakyat, kita undang untuk melakukan literasi-literasi dan juga membuka akses keuangan,” ujar Alex Riwu Kaho.
Tinggalkan Balasan