Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Provinsi NTT Segera Dikukuhkan

  • Bagikan
Keterangan Pers disampaikan oleh (dari kanan ke kiri) Dirut Bank NTT sekaligus Ketua FKLJK NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Dr. Lery Rupidara, M.Si, Kepala OJK Provinsi NTT, Robert Sianipar, Kepala KPw BI Provinsi NTT, I Nyoman Iriawan Atmaja, Kakanwil DJPb NTT, Tri Budhianto / Foto: Ama Beding

Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat pada tanggal 27 Agustus 2021, bertempat di Pantai Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, akan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Dr. Lery Rupidara, M. Si mengatakan, pandemi COVID-19 dengan three impact (epidemeologi, ekonomi dan sosial) dan juga Siklon Tropis Seroja (STS) di Provinsi NTT, menempatkan masyarakat dan daerah kepulauan seperti NTT, pada fakta menghadapi tantangan yang luar biasa.

“Tantangan tersebut menuntut ketangguhan dari pemerintah dan masyarakat untuk keluar sebagai pemenang dan memastikan tetap terjadinya pertumbuhan dalam berbagai macam aspek termasuk ekonomi,” ujar Lery Rupidara dalam jumpa pers bersama wartawan di Bank NTT, Senin 23 Agustus 2021.

Menurutnya, ekonomi merupakan suatu frasa yang menunjukan bekerjanya suatu pemerintahan dalam multi aspek dan dimensi, termasuk aspek keuangan yang berkontribusi pada pencapaian standar kehidupan seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB dan lainnya.

“Angka kemiskinan per Maret 2021 turun 0, 22% menjadi 20, 99% dari 21,21% pada September 2020; ekonomi bertumbuh menjadi 4,22% pada triwulan II 2021 (y-on-y) dan 5, 03% (q-to-q),” jelas Lery Rupidara.

Optimisme perkembangan ekonomi ini, menurut Lery Lupidara, merupakan tanggungjawab semua elemen baik itu pemerintah, masyarakat dalam arti luas maupun swasta/dunia usaha.

“Dengan Visi NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A Nae Soi, mengintegrasikan semua gerak untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dan daerah,” ucap Lery Rupidara.

Dalam spirit kerja sistem tersebut, terdapat apa yang disebut target percepatan akses keuangan daerah, yang dibantu, difasilitasi, dan diwujudkan melalui kelembagaan, salah satunya adalah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah disingkat TPAKD, yang telah terbentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

“Acara pengukuhan pengurus organisasi TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dirangkai dengan kegiatan riil keuangan atau pembiayaan ekonomi masyarakat, dengan prinsip kolaboratif, partisipatif dan sustainability,” jelas Lery Lupidara.

Ia menambahkan, panitia penyelenggara dimotori Pemerintah Provinsi NTT dibawah koordinasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT, BPD Bank NTT, KPw Bank Indonesia Provinsi NTT, DJPb Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Kupang termasuk Kecamatan Semau dan Semau Selatan, serta Pemerintah Desa Otan dan Desa Uitiuhtuan di Semau Kabupaten Kupang.

Pengukuhan tanggal 27 Agustus 2021 didahului dengan rangkaian kegiatan capacity building, penyerahan bantuan, vaksinasi, pembiayaan, kredit, lomba dan transaksi komoditi unggulan daerah.

“Keberlanjutan dengan partisipasi masyarakat merupakan sasaran besar yang ingin dicapai melalui kegiatan di Desa Otan Pulau Semau ini. Kegiatan ini
memang di bawah payung TPAKD, tetapi tidak sekadar oleh dan untuk TPAKD tetapi keuangan dan perekonomian dalam arti luas dengan partisipasi semua elemen masyarakat dan daerah,” imbuh Karo Ekonomi Setda Provinsi NTT, Lery Rupidara.

Kepala OJK Provinsi NTT, Sianipar menyampaikan, TPAKD merupakan forum untuk meningkatkan kerja sama antar stakeholders, dengan tujuan agar Industri Jasa Keuangan bisa berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Termasuk juga bagaimana mencari terobosan-terobosan untuk memperluas akses pembiayaan seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat,” kata Robert Sianipar.

Ia menjelaskan, sejak tanggal 20 Agustus 2021, telah dilaksanakan berbagai kegiatan aksi sosial dalam rangka pengukuhan TPAKD Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTT.

“Kita bersama-sama telah memberikan bantuan sembako. Tentunya ini membutuhkan sinergitas yang sangat baik untuk bersama pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Robert Sianipar.

Ia berharap dengan kegiatan dan program literasi keuangan yang dilaksanakan oleh TPAKD, masyarakat NTT semakin paham produk dan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan formal, sehingga setelah paham bisa langsung mengajukan pinjaman akses permodalan.

BACA JUGA:  Terakreditasi, Kanwil Kemenkumham NTT Lakukan Verifikasi Faktual LBH Manggarai Raya

Sianipar menyampaikan, ada beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan oleh TPKAD yang sudah ada saat ini, dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti di Kabupaten Flores Timur.

“Di sana kita berikan Kredit Merdeka dari Bank NTT. Ini merupakan sebuah produk untuk memberantas atau melawan praktek ijon. Kemudian juga bagaimana kita memperluas akses KUR (Kredit Usaha Rakyat), kita juga mendesain ekosistem pembiayaan produk unggulan atau sektor prioritas seperti peternakan maupun pertanian, serta meningkatkan kebiasaan menabung sejak dini kepada anak-anak sekolah melalui program satu rekening, satu pelajar,” urai Kepala OJK Robert Sianipar.

Sementara Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Iriawan Atmaja mengatakan, hapir 65% kredit masyarakat NTT dialokasikan ke sektor konsumsi.

“Ini perlu dipahami bersama bahwa kalau mau ke tujuan pertumbuhan ekonomi, kredit-kredit perlu diarahkan ke sektor-sektor produktif. Kami berharap dengan TPAKD, akan terjadi realokasi kredit ke sektor-sektor produktif,” kata I Nyoman Iriawan Atmaja.

Ia menjelaskan, di NTT ada banyak komoditi unggulan seperti rumput laut, sapi, garam, mente, kopi dan beberapa komoditi unggulan lainnya. Jika kredit-kredit diarahkan ke sektor produksi komoditi unggulan, tentu akan berdampak pada sektor lain, sehingga ekonomi NTT bisa meningkat.

“Tetapi catatannya adalah bagaimana persiapan dari sektor itu dan juga pembinaan maupun pendampingan dari lembaga teknis pemerintah daerah. Ini beberapa hal yang menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

I Nyoman Iriawan Atmaja berharap dengan adanya lembaga TPAKD, kendala-kendala teknis masyarakat dalam mengakses permodalan, bisa diselesaikan secara cepat dan tepat.

“Tidak ada lagi keluhan-keluahan yang tidak kita respon dengan baik. Kalau kita merespon dengan baik, tentu tidak ada masalah lagi dalam penyaluran kredit di NTT,” tandasnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Tri Budhianto mengatakan, sampai saat ini penyaluran dana KUR baru mencapai Rp1,7 Triliun.

“Ini memang masih jauh dari penyaluran-penyaluran dana KUR provinsi lain di Jawa. Kami berharap dengan adanya TPAKD, bisa meningkatkan akses dan pertumbuhan KUR di NTT,” kata Tri Budhianto.

Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, menyampaikan, TPAKD merupakan salah satu gerbong yang harus berperan aktif, untuk membuka akses keuangan masyarakat di NTT dengan kehadiran lembaga jasa keuangan.

“Oleh karena itu, dalam kegiatan pengukuhan TPAKD nanti, kita juga melibatkan teman-teman lain dari lembaga jasa keuangan, baik yang memediasi akses KUR, KUNI, Mikro dan Kredit Rakyat, kita undang untuk melakukan literasi-literasi dan juga membuka akses keuangan,” ujar Alex Riwu Kaho.

Menurutnya, tanggung jawab lembaga jasa keuangan ke depan adalah memediasi adanya suatu ekosistem dan pembiayaan akses kredit terhadap masyarakat dalam hal ini pelaku usaha.

“Oleh karena itu, dalam kegiatan yang sudah dilakukan baik capacity bulding dan juga pelatihan untuk para pelaku UMKM terus kita optimalkan,” jelasnya.

Alex Riwu Kaho berharap, kehadiran TPAKD nantinya bisa memecahkan persoalan-persoalan dasar yang ada di masyarakat, terutama pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

“Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk bisa bersaing di tingkat pasar. Tentu melalui TPAKD juga, akan memperluas kerja sama-sama dan sama-sama bekerja, dalam sinergitas dengan berbagai pihak, agar akses keuangan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomiĀ  dan kesejahteraan masyarakat NTT,” terang Riwu Kaho.

Ia menambahkan, kegiatan pengukuhan TPAKD juga melibatkan Bank Himbara, Pegadaian dan lembaga lainnya seperti BPN dan PLN untuk menghadirkan pelaku UMKM dan off taker.

Turut hadir dalam kesempatan jumpa Pers tersebut, para Komisaris Bank NTT, Direksi Bank NTT, Kepala Divisi Bank NTT, dan para pejabat lainnya di lingkup Bank NTT. (*)

  • Bagikan