Pakar Hukum: Surat BKN Tak Bisa Gugurkan SK Pelantikan yang Diterbitkan Bupati Kupang

Apabila pemblokiran dilakukan secara menyeluruh tanpa dasar hukum yang jelas, maka berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum.

Ia kembali menegaskan bahwa persoalan administrasi tidak serta-merta dapat membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara.

“Pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya. (*)