“Sehingga ia akan dengan bijak, dan rasional dan cepat mengambil kebijakan tentang kerjasama itu, dalam waktu dekat. Karena sebagai seorang birokrat tulen, dengan jam terbang yang sudah teruji, saya meyakini bahwa, Pj. Gubernur punya wawasan yang luas tentang posisinya sebagai seorang pemimpin politik. Artinya, dalam kasus ini, Pj Gubernur sangat paham tentang pentingnya kerjasama ini bagi keberlangsungan Bank NTT, dunia usaha, perekonomian daerah, ribuan UMKM, dan Masyarakat,” katanya.
“Karena Pj Gubernur sadar bahwa ini bukan lagi urusan orang per orang, atau masalah birokrasi semata, tetapi ini berkaitan dengan nasib PT Bank NTT dan perekonomian daerah ini secara luas. Jadi demi kepentingan yang lebih besar itu, Penjabat Gubernur akan dengan cepat mewujudkan kerjasama ini. Ia ingin agar perekonomian NTT tidak terganggu, ada kepastian bagi dunia usaha, perbankan, ribuan UMKM di NTT, dan kepentingan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pemegang saham di Bank NTT,” ujarnya menambahkan.
Dari pertimbangan tersebut, Rajamuda Bataona berkeyakinan bahwa dalam waktu dekat, Penjabat Gubernur, sudah pasti memutuskan untuk menandatangani adanya kerjasama itu. Apalagi DPRD Provinsi NTT dan para Bupati juga sudah meminta hal tersebut. Karena jika tidak, ini akan menjadi pemicu efek domino. Di mana, masyarakat, dunia usaha, perbankan, dan ribuan UMKM yang akan dirugikan.
Pasalnya, menurut dia, dalam perspektif politik dan kekuasaan, kebijakan ini persoalan serius.
“Yang dipertaruhkan di sana adalah kepentingan publik. Nah, sebagai birokrat tulen dengan latar belakang pendidikan sangat mumpuni serta pengalaman yang begitu panjang, saya berkeyakinan bahwa Penjabat Gubernur akan sulit diframing oleh orang-orang dekatnya di pusaran kekuasaan yang punya kepentingan. Penjabat Gubernur akan menolak itu dan memastikan kerjasama tersebut segera diwujudkan. Karena sebagai pemimpin politik di era Jokowi yang terkenal sangat gencar menggelorakan semangat percepatan pembangunan, permudah pelayanan, permudah ijin dan percepatan dalam kerja-kerja birokrasi, Penjabat Gubernur pasti ingin agar urusan ini juga dilakukan sesuai semangat Presiden Jokowi,” katanya.
Tinggalkan Balasan