Dikatakannya, perlu dipahami bahwa setiap kebijakan politik itu akan berdampak eksponensial. Sehingga dalam teori kebijakan dikatakan bahwa, setiap kebijakan politik itu tidak hanya untuk mengikuti urusan teknis pemerintahan dan kerja formal internal birokrasi pemerintahan semata, tetapi yang paling utama dan wajib diprioritaskan adalah kepentingan publik.
Menurutnya, dalam memutuskan sebuah kebijakan, seorang pemimpin politik dituntut untuk tidak hanya terkungkung dalam urusan formal birokratis, tapi harus mampu memahami secara jernih dan holistik, apakah kebijakan yang diambil itu akan berdampak dan bermanfaat bagi nasib banyak orang.
Jika iya, bahwa kebijakan itu akan berdampak pada kepentingan publik secara luas, maka kebijakan itu wajib diprioritaskan. Wajib didahulukan. Secara akademik, memprioritaskan kepentingan publik adalah variabel kunci yang ditempatkan pada poin pertama teori pengambilan kebijakan. Ketika kebijakan itu berdampak secara luas terhadap nasib banyak orang, nasib publik, kebijakan itu memang perlu diutamakan.
Tinggalkan Balasan