Selain keterbukaan informasi publik, kader Partai Golkar NTT juga diharapkan bisa menggunakan layanan pengaduan lewat aplikasi LAPOR untuk menangani pengaduan masyarakat atau complain handling.
“Sistem complain handling itu sudah berlaku secara nasional lewat satu pintu yaitu aplikasi LAPOR. Sistem ini memastikan setiap laporan masuk ke instansi yang tepat. Jika laporan terkait guru SMP, maka akan masuk ke Dinas PKO setempat. Setelah kita entri laporan, ada standar pelayanan dalam berapa hari sudah harus ditindaklanjuti, dan di setiap tahapan tindak lanjut disampaikan ke kita sebagai pengadu,” tuturnya.
Dengan menerapkan dua hal tersebut, George yakin sebagian kemungkinan korupsi bisa dicegah. Sehingga kader Partai Golkar NTT diharapkan bisa memainkan peran untuk memastikan, bahwa dua komponen penting reformasi birokrasi tersebut bisa dilaksanakan.
“Kalau bukan eksekutif maupun legislatif, maka dia bisa menjadi middleman untuk menghubungkan atau memfasilitasi masyarakat agar bisa mengakses dua komponen tersebut,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan