“Korupsi ini terjadi karena ada banyak blank spot atau ruang gelap yang orang tidak tahu informasi,” ungkapnya.
Selain keterbukaan informasi publik, kader Partai Golkar NTT juga diharapkan bisa menggunakan layanan pengaduan lewat aplikasi LAPOR untuk menangani pengaduan masyarakat atau complain handling.
“Sistem complain handling itu sudah berlaku secara nasional lewat satu pintu yaitu aplikasi LAPOR. Sistem ini memastikan setiap laporan masuk ke instansi yang tepat. Jika laporan terkait guru SMP, maka akan masuk ke Dinas PKO setempat. Setelah kita entri laporan, ada standar pelayanan dalam berapa hari sudah harus ditindaklanjuti, dan di setiap tahapan tindak lanjut disampaikan ke kita sebagai pengadu,” tuturnya.
Dengan menerapkan dua hal tersebut, George yakin sebagian kemungkinan korupsi bisa dicegah. Sehingga kader Partai Golkar NTT diharapkan bisa memainkan peran untuk memastikan, bahwa dua komponen penting reformasi birokrasi tersebut bisa dilaksanakan.
“Kalau bukan eksekutif maupun legislatif, maka dia bisa menjadi middleman untuk menghubungkan atau memfasilitasi masyarakat agar bisa mengakses dua komponen tersebut,” tandasnya.
Sementara Willy Soeharly menyampaikan, problem pokok ketenagakerjaan di NTT adalah corak produksi masih mewarisi corak produksi yang lama.
“Apapun kegiatannya itu hanya untuk bertahan hidup, bukan mengakumulasi untuk menghasilkan sesuatu,” jelasnya.
Ia menyatakan, problem ketenagakerjaan di NTT masih banyak. Salah satunya, upah yang diberikan ke para pegawai masih di bawah upah minimum regional.
“Misalnya di Manggarai kemarin, orang protes dipecat. Baru ketahuan, upahnya cuma 400-600 ribu per bulan. Ini kan tragis,” terangnya.
Willy berharap kader Partai Golkar NTT bisa menjalankan program hilirisasi di tingkat daerah. “Bila perlu ada pembangunan industri yang bisa mengubah corak produksi,” tandasnya. (*)
Tinggalkan Balasan