Dengan adanya PKKM ini muncul oknum dan orang-orang tertentu yang mencoba mengali di air keruh. Ketika banyak masyarakat membutuhkan oksigen dan obat untuk bekal melakukan isolasi mandiri, dalam kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Di berbagai daerah, sudah bukan rahasia lagi jika tabung oksigen kosong dan obat parasetamol pun menghilang dari pasaran. Para spekulan yang hanya mengejar keuntungan besar dalam tempo cepat biasanya tidak peduli pada penderitaan korban COVID-19. Bagi mereka yang terpenting ialah bagaimana mendapatkan keuntungan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Masyarakat yang sehari-hari hidup dalam penderitaan dan tekanan kebutuhan hidup yang kronis umumnya menjadi korban pertama akibat ulah spekulan yang tak memiliki hati itu. Masyarakat yang merasa menjadi korban dari proses komersialisasi bencana COVID-19 ini akhirnya lebih memilih jalan pintas, yakni bagaimana tetap bisa mencari nafkah sembari menghindari kemungkinan menjadi korban penyebaran virus COVID-19.
Apakah pemberlakuan kebijakan PPKM darurat akan berhasil efektif menurunkan laju penyebaran COVID-19, tentu, masih harus menunggu waktu. Saat ini, bahkan ada indikasi kebijakan pemberlakuan PPKM darurat ini akan terus diperpanjang jika memang penurunan kasus COVID-19 belum signifikan. Berharap masyarakat dan para pelaku usaha 100% mendukung penerapan kebijakan PPKM darurat harus diakui agak sulit dilakukan. Berbeda dengan kondisi setahun lalu, ketika pada awal pandemi COVID-19 terjadi, masyarakat masih memiliki penyangga situasi krisis, saat ini tabungan yang dimiliki masyarakat umumnya sudah terkuras habis selama masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Dengan tidak dimilikinya daya dukung ekonomi yang cukup, tentu wajar jika masyarakat tidak mungkin mau tetap berdiam diri di rumah tanpa sumber pemasukan yang cukup. Resistansi masyarakat yang timbul di berbagai daerah terjadi bukan karena subkultur mereka yang memang susah diatur atau karena secara kultural kaku dan setiap daerah berbeda-beda. Berbagai bentuk perlawanan dan reaksi penolakan sebagian masyarakat terhadap kebijakan PPKM darurat perlu dipahami sebagai sinyal bahwa ambang batas masyarakat untuk dapat bertahan hidup benar-benar pada titik kritis. Untuk memastikan agar masyarakat tidak benar-benar sengsara dan mau mematuhi protokol kesehatan, kuncinya ialah empati dan dukungan yang nyata terhadap kelangsungan hidup masyarakat.
Tinggalkan Balasan