Pemerintah provinsi, lanjutnya, terus bekerja keras untuk menghadirkan investasi strategis ke NTT, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.
“Pada bulan Maret lalu, saya bersama para Bupati dan Wali Kota melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian dan lembaga, serta bertemu dengan pelaku usaha untuk mendorong dukungan konkret bagi pembangunan daerah. Salah satu inisiatif besar yang kini kami jalankan adalah pengembangan Kawasan Industri Garam Nasional (K- SIGN) di bawah dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tuturnya.
Kawasan K-SIGN ini, jelas Gubernur Melki, ditargetkan untuk mendukung swasembada garam nasional tahun 2027, dengan total investasi mencapai Rp1,6 triliun dan kapasitas produksi hingga 3 juta ton per tahun.
“Selain itu, kami juga telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan energi asal Prancis, PT HDF Energy Indonesia, untuk membangun ekosistem energi hidrogen hijau di NTT, melalui investasi sebesar Rp9,6 triliun, delapan pembangkit listrik berbasis teknologi Renewstable akan dikembangkan di berbagai wilayah NTT,” ujarnya.
Semua upaya ini, bertujuan untuk mengoptimalkan dan menghilirisasi sumber daya alam non-tambang secara berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global dengan kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
“Dalam seluruh ikhtiar ini, kami membutuhkan dukungan moral, spiritual, dan sosial dari semua pihak, terutama Gereja Katolik. Sebab, masalah stunting, kemiskinan, dan perdagangan orang bukan semata isu teknokratis, tetapi adalah persoalan kemanusiaan yang menuntut keterlibatan dan aksi kolektif dalam semangat solidaritasdankolaborasi,” jelasnya.
Waketum DPP Partai Golkar itu mengajak semua pihak termasuk Gereja, pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa, untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai contoh nasional dalam reformasi tata kelola migrasi tenaga kerja.
NTT, kata Laka Lena, bukan lagi sebagai daerah yang dikenal karena darurat perdagangan orang, atau cerita pilu para PMI, tetapi sebagai lumbung tenaga kerja unggulan yang sah, terampil, dan dihormati baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Tinggalkan Balasan