Namun pembiayaan seperti ini lebih banyak didanai oleh pemerintah, dengan dana yang terbatas. Karena itu, ICRAF dan Pemprov NTT mengadakan Lokakarya untuk mencari opsi pendanaan mengatasi krisis iklim, di luar dana yang dianggarkan oleh pemerintah.
“Tadi kami mengundang narasumber dari Badan Pengelolah Dana Lingkungan Hidup Nasional. Pak Muskan dari BPDLH menyebutkan banyak sekali opsi-opsi pendanaan di tingkat nasional yang bisa diakses oleh Pemda, kelompok masyarakat, Koperasi, dan masyarakat,” jelas Beria Leimona kepada wartawan.
Ia menuturkan, dengan penjelasan dari BPDLH, maka ICRAF dan Pemprov NTT akan mengupayakan, agar kelompok masyarakat di NTT bisa mengakses dana-dana yang ada di tingkat nasional tersebut.
“NTT memang dari sisi perubahan iklim sangat rawan. Tentunya ada komitmen untuk membantu Pemda berkolaborasi untuk kita fasilitasi bersama. Saya amati sebenarnya pendanaan dari luar banyak, tapi kadang kala sulit untuk diakses,” ungkapnya.
Beria berharap, Pemda dalam hal ini Bappedalitbangda Provinsi NTT terus aktif menyuarakan krisis iklim, dan membantu memfasilitasi masyarakat untuk mendapat pendanaan dari pusat.
Tinggalkan Balasan