Ia menjelaskan, sebenarnya banyak sekali program bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim. Seperti cara mengatasi banjir dengan membangun rumah yang memiliki fondasi yang tinggi.
Namun pembiayaan seperti ini lebih banyak didanai oleh pemerintah, dengan dana yang terbatas. Karena itu, ICRAF dan Pemprov NTT mengadakan Lokakarya untuk mencari opsi pendanaan mengatasi krisis iklim, di luar dana yang dianggarkan oleh pemerintah.
“Tadi kami mengundang narasumber dari Badan Pengelolah Dana Lingkungan Hidup Nasional. Pak Muskan dari BPDLH menyebutkan banyak sekali opsi-opsi pendanaan di tingkat nasional yang bisa diakses oleh Pemda, kelompok masyarakat, Koperasi, dan masyarakat,” jelas Beria Leimona kepada wartawan.
Ia menuturkan, dengan penjelasan dari BPDLH, maka ICRAF dan Pemprov NTT akan mengupayakan, agar kelompok masyarakat di NTT bisa mengakses dana-dana yang ada di tingkat nasional tersebut.
“NTT memang dari sisi perubahan iklim sangat rawan. Tentunya ada komitmen untuk membantu Pemda berkolaborasi untuk kita fasilitasi bersama. Saya amati sebenarnya pendanaan dari luar banyak, tapi kadang kala sulit untuk diakses,” ungkapnya.
Beria berharap, Pemda dalam hal ini Bappedalitbangda Provinsi NTT terus aktif menyuarakan krisis iklim, dan membantu memfasilitasi masyarakat untuk mendapat pendanaan dari pusat.
Meski demikian, ia mengakui saat ini banyak masyarakat yang belum tahu cara membangun bisnis dan mengakses dana dari pusat.
Karena itu, masyarakat perlu dipersiapkan untuk bergabung ke dalam lembaga di Desa, dan Koperasi, serta memiliki rencana kerja, memiliki modal bisnis, dan melaporkan penggunaan dana secara sistematis.
“Kami dari ICRAF mengusung program bernama Land4Live. Kami berharap bahwa dengan adanya Land4Live ini, bisa bersama-sama Pemda dan rekan-rekan NGO, dan swasta bisa membantu memfasilitasi masyarakat, kelompok perhutanan sosial, dan masyarakat adat bisa mengakses pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim,” tandasnya. (*)
Tinggalkan Balasan