Sementara itu Kepala BPKP NTT, Sofyan Antonius mengatakan BPKP NTT siap bekerja sama dengan Biro atau Unit Pengadaan Barang dan Jasa serta inspektorat di seluruh NTT untuk mengawal arahan Presiden Jokowi.
“Memang semua pemerintah daerah sudah jalankan hal ini. Hanya memang perlu ada percepatan-percepatan karena ada beberapa pemerintah daerah yang proses pengadaan barang dan jasanya masih di bawah target dan rendah. Masih ada sekitar 15 kabupaten/kota yang realisasinya di bawah 30 persen. Tapi saya yakin dengan langkah percepatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kita yakin NTT akan lebih cepat untuk bisa bergerak dalam hal ini,” jelas Kepala BPKP NTT.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT, Sekretaris Inspektorat NTT dan pejabat dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT. (Aven/Biro Adpim)
Tinggalkan Balasan