“Jangan sampai kita ini memiliki APBN 2.714,2 triliun rupiah, memiliki APBD 1.197, triliun rupiah, belinya produk impor. Bukan produk dalam negeri. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak dengan cara tidak mudah, kemudian belanjanya, belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kalau caranya begitu, bodoh sekali. Saya harus omong apa adanya. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa nggak bodoh kita ini,” tegas Presiden Joko Widodo.
Presiden meminta perhatian secara khusus dari BPKP dan Apararat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mengawal serius program ini dan harus berhasil. Tidak boleh lagi ada alasan spek, kualitas tidak baik ataupun soal harga. Sekitar 842 produk impor yang masih ada dalam e-katalog (nasional,red) namun sudah diproduksi dalam negeri, harus dicoret.
“Inilah tugasnya BPKP dan APIP. Saya senang kita sudah ada kemajuan dalam beberapa bulan ini. Sebelumnya, dari 514 kabupaten/kota dan 34 Provinsi, baru ada 46 pemda (pemerintah daerah,red) yang punya e-katalog lokal. Sekarang ini sudah naik, sudah ada 123 pemerintah daerah yang punya e-katalog lokal. Naiknya cepat, ini pasti karena dikejar BPKP. Awasi betul agar semua kabupaten/kota dan Provinsi memiliki e-katalog lokal, sehingga produk-produk lokal masuk semuanya. Dengan itu, nilai tambah dan lapangan kerja ada (tercipta,red) dalam negeri sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita ,” kata Presiden Jokowi.
Tinggalkan Balasan