Perjalanan kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur kali ini terasa berbeda. Baru di jaman Gubernur Viktor Laiskodat, hampir semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut serta. Selain pimpinan OPD, hadir juga pihak Bank NTT yang selalu menjadi ujung tombak penggerak ekonomi Desa.
Desa sudah menjadi organ vital penggerak ekonomi. Masyarakat yang berada di kampung-kampung punya andil besar dalam menekan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2021, Nusa Tenggara Timur masih nangkring di posisi 3 dalam hal kemiskinan setelah Papua dan Papua Barat dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 20,44%.
Data yang dikeluarkan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
Kemiskinan NTT disadari betul oleh Gubernur Viktor Laiskodat dan jajarannya. Berbagai narasi untuk memotivasi masyarakat NTT selalu diucapkan dari kampung ke kampung. Masyarakat didorong untuk terus berusaha menjadi petani, nelayan, peternak, dan pebisnis yang sukses.
Tapi tanpa modal kerja, masyarakat NTT yang berada di kampung-kampung bisa apa? Mereka hanya punya lahan, tapi tidak punya tanaman, bibit, pupuk, dan akses untuk menjual hasil produksi. Apa bisa mereka mendapat modal kerja?
Kredit Mikro Merdeka
Sebagai pendukung kinerja pemerintah daerah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) selalu ada dalam setiap kunjungan kerja Gubernur Viktor Laiskodat. Kehadiran Bank NTT sebagai bank milik pemerintah daerah ternyata punya misi tertentu.
Sebelumnya Bank NTT seolah stagnan dan murni mengurus bisnis untuk mendatangkan keuntungan perusahaan. Namun pola ini diubah secara radikal, kala Harry Alexander Riwu Kaho dipercayakan menduduki kursi Direktur Utama Bank NTT.
Tinggalkan Balasan