Warga Dua Kecamatan Dirugikan, Buntut Kebijakan Bupati Hery Nabit

  • Bagikan
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Eber Ganggut / Foto: Yhono Hande

Ruteng, KN – Warga Kecamatan Rahong Utara dan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, NTT merasa sangat dirugikan dengan kebijakan Bupati Herybertus G.L Nabit karena menghilangkan paket proyek di dua kecamatan itu.

Berdasarkan data yang diperoleh awak media, sebanyak empat (4) paket proyek di Kecamatan Rahong Utara dan tiga (3) paket pekerjaan di Kecamatan Wae Rii dihilangkan oleh Bupati Herybertus G.L Nabit. Sementara paket proyek di kecamatan lain tidak dihilangkan sama sekali.

Merespon hal itu, Anggota DPRD Manggarai Eber Ganggut mengatakan, meski di dalam regulasi memang dimungkinkan untuk melakukan refocusing anggaran, namun hal itu dimaksudkan adalah pengurangan anggaran, pergeseran anggaran, dan pemotongan anggaran. Sehingga tidak menghilangkan program yang sudah disepakati bersama DPRD Manggarai.

“Sementara di satu sisi pemerintah ini menghilangkan paket pekerjaan, apalagi paket pekerjaan ini sudah dilakukan pelelangan dan sudah ditetapkan pemenangnya,” ujar Eber Ganggut.

Ia mengungkapkan, sebanyak empat (4) paket proyek di Kecamatan Rahong Utara dan tiga (3) paket pekerjaan di Kecamatan Wae Rii. Tujuh paket tersebut dihilangkan sama sekali.

“Saya tidak urus siapa yang mau kerja dan itu kewenangan pemerintah siapa yang kerja. Tetapi kepentingan masyarakat Kecamatan Rahong Utara harus saya perjuangkan,” jelas Eber.

BACA JUGA:  Menggali dan Mencari Informasi untuk Menemukan Peluang Usaha

Ia menegaskan, masyarakat Kecamatan Rahong Utara dan Kecamatan Wae Ri’i sangat dirugikan dengan kebijakan Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit.

“Tinggal kita bikin kajian akademis memposisikan paket A dan paket B misalnya. Kenapa paket di kecamatan lain pemerintah tidak hilangkan paketnya sementara di Kecamatan Rahong Utara dan Wae Ri’i itu dihilangkan semua,” kritik Eber.

Menurut Eber, tidak ada argumentasi akademis dari pemerintah yang bisa masuk di akal sehat. Kebijakan ini sangat tendensius, politis dan tidak adil.

Ia menambahkan, berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 tetang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa, pemerintah daerah bisa dijatuhkan sanksi apabila melakukan penyalahgunaan kewenangan.

“Ini merupakan produk dinas PUPR. Seharusnya SK ini adalah SK Dinas. Bukan SK bupati,” terang Eber.

Sementara salah satu rekanan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Menurut dia, Bupati Hery Nabit telah menunjukkan sikap egois dalam menerbitkan kebijakan ini.

“Kami telah berjuang dan kami telah berkorban baik waktu, tenaga dan materi untuk mengikuti seluruh proses. Bahkan sudah mengeluarkan begitu banyak pengorbanan untuk mengikuti seluruh proses, lalu tiba-tiba dibatalkan. Ini merupakan permainan yang picik,” tutup dia. (*)

  • Bagikan
error: Content is protected !!