Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengubah arah pembangunan. Tak lagi berbasis pendekatan umum, kini kebijakan difokuskan pada intervensi spesifik berbasis individu, terutama bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Penegasan itu disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka Musrenbang Inklusi Kelompok Rentan atau “Musik Keren” di Kupang, Rabu (15/4/2026).
“Yang kita urus itu orangnya, bukan sekadar datanya. Harus jelas siapa, di mana, dan apa kebutuhannya,” kata Melki.
Di tengah perubahan pendekatan tersebut, Pemprov NTT juga menghadapi tekanan fiskal. Melki mengungkapkan, anggaran daerah dipangkas hingga 10 persen di seluruh perangkat daerah, termasuk DPRD.
Langkah ini diambil sebagai respons atas ketidakpastian global, mulai dari konflik internasional hingga dampaknya terhadap harga dan ekonomi.
“Kita tidak bisa lagi longgar. Lebih baik antisipasi sekarang daripada tidak siap,” tegasnya.
Selain faktor global, perubahan postur APBN turut menekan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini memaksa pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
Meski demikian, Melki menyebut sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi NTT naik dari 3,70 persen menjadi sekitar 5,14 persen, sementara angka kemiskinan menurun.
Namun, ia mengingatkan capaian tersebut belum tentu dirasakan kelompok rentan.
“Bisa saja angka provinsi membaik, tapi kelompok disabilitas tidak merasakan. Ini yang harus kita pastikan,” ujarnya.
Melki mendorong evaluasi khusus agar intervensi benar-benar berdampak bagi kelompok disabilitas, perempuan, lansia, dan kelompok marginal lainnya.
Tak hanya bantuan sosial, Pemprov NTT juga mengarahkan kelompok rentan masuk ke sektor produktif. Mereka didorong memiliki produk yang bisa dipasarkan.
“Kita dorong semua kelompok untuk produksi, lalu kita bantu pasarkan,” katanya.
Pemerintah, lanjut Melki, tengah menyiapkan ekosistem pemasaran melalui lebih dari 20 titik NTT Mart hasil kolaborasi provinsi dan kabupaten/kota.
Ia juga menyinggung potensi belanja ASN sebagai pengungkit ekonomi masyarakat, meski belum bisa diterapkan penuh karena keterbatasan produksi.
Di sisi lain, Melki menyoroti persoalan klasik penanganan kemiskinan, yakni ketidaktepatan data dan potensi penyimpangan bantuan sosial.
“Jangan sampai yang tidak layak justru dapat, sementara yang butuh tidak tersentuh,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan penanganan kemiskinan menyasar orang yang tepat, bukan sekadar angka statistik.
Melki juga menyinggung persoalan sosial yang dinilai semakin mengkhawatirkan, yakni melemahnya solidaritas masyarakat. Ia bahkan mengaitkan dengan kasus bunuh diri akibat tekanan ekonomi.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepedulian. Jangan sampai ada yang susah tapi kita tidak tahu,” ujarnya.
Melki berharap, seluruh masukan dari kelompok rentan benar-benar terakomodasi dalam perencanaan.
“Kita pastikan tidak ada kelompok rentan yang tertinggal hanya karena salah data atau program tidak sampai,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bapperida NTT Alfonsius Theodorus menyebut partisipasi usulan dalam Musrenbang meningkat. Hingga saat ini tercatat 471 usulan masuk melalui sistem SIPD.
Namun, ia mengingatkan kualitas usulan tetap harus dijaga agar sesuai kewenangan dan prioritas daerah.
Musrenbang ini menjadi bagian dari penyusunan RKPD NTT 2027, dengan fokus pada pelayanan dasar dan peningkatan kualitas SDM. (ocp/ab)