Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengubah arah pembangunan. Tak lagi berbasis pendekatan umum, kini kebijakan difokuskan pada intervensi spesifik berbasis individu, terutama bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Penegasan itu disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka Musrenbang Inklusi Kelompok Rentan atau “Musik Keren” di Kupang, Rabu (15/4/2026).

“Yang kita urus itu orangnya, bukan sekadar datanya. Harus jelas siapa, di mana, dan apa kebutuhannya,” kata Melki.

Di tengah perubahan pendekatan tersebut, Pemprov NTT juga menghadapi tekanan fiskal. Melki mengungkapkan, anggaran daerah dipangkas hingga 10 persen di seluruh perangkat daerah, termasuk DPRD.

Langkah ini diambil sebagai respons atas ketidakpastian global, mulai dari konflik internasional hingga dampaknya terhadap harga dan ekonomi.

“Kita tidak bisa lagi longgar. Lebih baik antisipasi sekarang daripada tidak siap,” tegasnya.

Selain faktor global, perubahan postur APBN turut menekan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini memaksa pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas program.