Kupang, KN – Pemerintah Provinsi NTT dan sejumlah lembaga instansi pemerintah bersama ICRAF mulai membahas implementasi RPDAST Benain dan Noelmina.
Kegiatan bertajuk Sosialisasi Publik Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Benain dan Noelmina ini dipelopori oleh ICRAF Indonesia, dan dilaksanakan di Hotel Swiss Belcourt Kupang, Rabu (12/3/2025).
Ketua Forum DAS NTT L. M. Riwu Kaho mengatakan, pihaknya bersyukur, karena ICRAF melihat DAS sebagai pendukung 5 variabel dalam kehidupan masyarakat, diantaranya produktivitas, stabilitas, sustainabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sedang menyelesaikan kerja yang besar karena dari 108 RPDAST prioritas nasional, baru tercatat 2 ini yang akan digali. Jadi di tingkat nasional, NTT yang pertama dan kedua,” kata Riwu Kaho kepada wartawan di Kupang.
Ia menjelaskan, hari ini tugas penyusunan RPDAST sudah diselesaikan, dan akan diserahkan kepada para pihak untuk mengimplementasikan RPDAST tersebut.
“Besok, sudah ada agenda dengan teman-teman Baperida, untuk bagaimana kita mengintegrasikan RPDAST tersebut ke dalam RPJMD Provinsi NTT 2025-2030,” ungkapnya.
Riwu Kaho berharap agar program-program DAS bisa dimasukan dalam RPJMD Provinsi NTT, dan masyarakat diminta untuk berperan aktif dalam mendukung program-program terkait DAS.
“Kita memastikan masyarakat tapak jangan hanya membuka tangan, tapi membalik tangan memberi. Kita harus saling menolong satu dengan yang lain,” ungkapnya.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Provinsi NTT Yohanes Paut mengatakan, DAS Benain dan Noelmina merupakan penunjang kehidupan di pulau timor.
“Melalui forum DAS ini, besok kita berencana akan mengintegrasikan dokumen RPDAST ke dalam RPJMD dan turunannya. Itu juga akan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten/Kota. Sehingga kita bekerja secara simultan dan bersama-sama, karena ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan terhadap masyarakat,” terangnya.
Kepala BPDAS Benain Noelmina Kludolfus Tuames menyampaikan, urusan pengelolaan DAS adalah bagaimana menyeimbangkan antara agenda ekonomi, ekologi dan sosial.
Tinggalkan Balasan