Kupang, KN – Pemerintah Provinsi NTT dan sejumlah lembaga instansi pemerintah bersama ICRAF mulai membahas implementasi RPDAST Benain dan Noelmina.
Kegiatan bertajuk Sosialisasi Publik Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Benain dan Noelmina ini dipelopori oleh ICRAF Indonesia, dan dilaksanakan di Hotel Swiss Belcourt Kupang, Rabu (12/3/2025).
Ketua Forum DAS NTT L. M. Riwu Kaho mengatakan, pihaknya bersyukur, karena ICRAF melihat DAS sebagai pendukung 5 variabel dalam kehidupan masyarakat, diantaranya produktivitas, stabilitas, sustainabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sedang menyelesaikan kerja yang besar karena dari 108 RPDAST prioritas nasional, baru tercatat 2 ini yang akan digali. Jadi di tingkat nasional, NTT yang pertama dan kedua,” kata Riwu Kaho kepada wartawan di Kupang.
Ia menjelaskan, hari ini tugas penyusunan RPDAST sudah diselesaikan, dan akan diserahkan kepada para pihak untuk mengimplementasikan RPDAST tersebut.
“Besok, sudah ada agenda dengan teman-teman Baperida, untuk bagaimana kita mengintegrasikan RPDAST tersebut ke dalam RPJMD Provinsi NTT 2025-2030,” ungkapnya.
Riwu Kaho berharap agar program-program DAS bisa dimasukan dalam RPJMD Provinsi NTT, dan masyarakat diminta untuk berperan aktif dalam mendukung program-program terkait DAS.
“Kita memastikan masyarakat tapak jangan hanya membuka tangan, tapi membalik tangan memberi. Kita harus saling menolong satu dengan yang lain,” ungkapnya.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Provinsi NTT Yohanes Paut mengatakan, DAS Benain dan Noelmina merupakan penunjang kehidupan di pulau timor.
“Melalui forum DAS ini, besok kita berencana akan mengintegrasikan dokumen RPDAST ke dalam RPJMD dan turunannya. Itu juga akan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten/Kota. Sehingga kita bekerja secara simultan dan bersama-sama, karena ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan terhadap masyarakat,” terangnya.
Kepala BPDAS Benain Noelmina Kludolfus Tuames menyampaikan, urusan pengelolaan DAS adalah bagaimana menyeimbangkan antara agenda ekonomi, ekologi dan sosial.
“Tidak bisa hanya mengedepankan ekonomi saja. Sebab kalau ekologi terabaikan, maka kita akan mendapatkan bencana. Bencana ini sebetulnya ada pada persepsi manusia. Alam hanya mencari kestabilan. Jadi kalau kita menjaga kestabilan alam, maka alam akan memberikan kita kebahagiaan dan kesejahteraan. Tapi kalau kita tidak jaga, alam akan memberikan kita bencana, kekeringan dan kelaparan,” kata Kludolfus Tuames.
Ia berharap, pekerjaan menjaga alam termasuk DAS ini harus dikerjakan secara bersama-sama oleh pemerintah di semua tingkatan.
“Kalau kita tidak punya satu frekuensi pemikiran yang sama, tentu kita tidak akan berada pada satu perahu yang sama. Pengelolaan DAS sangat penting peranannya dalam mencapai agenda-agenda pembangunan nasional,” terangnya.
Peneliti ICRAF Indonesia Muhammad Fikri Fadillah menyampaikan, dokumen RPDAST sudah memuat sejumlah skema atau opsi pembiayaan yang inovatif. Ia menyebut, pembiayaan bisa berupa negosiasi atau transaksi antara 2 komunitas yakni masyarakat yang ada di hulu dan masyarakat yang ada di hilir.
“Selain itu juga bisa antara pihak swasta dengan komunitas. Juga ada contoh pembiyaan antara pemerintah dan community itu disebut TAKE atau transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi,” tandasnya. (*)