Dalam jangka panjang, kondisi fiskal yang sehat dinilai akan meningkatkan kemampuan daerah menghadapi krisis serta membuka peluang investasi yang lebih besar.
Namun demikian, Alfred mengakui terdapat konsekuensi yang perlu diantisipasi apabila belanja pegawai ditekan hingga batas 30 persen.
Salah satunya adalah potensi rasionalisasi pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selain itu, bisa muncul resistensi internal yang berdampak pada turunnya motivasi dan produktivitas pegawai.
“Daerah juga akan lebih selektif atau bahkan menunda penerimaan ASN baru. Ini tentu berdampak pada peluang kerja bagi putra-putri daerah,” katanya.
Keterbatasan sumber daya juga dapat mengurangi kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks.
Risiko Jika Melebihi 30 Persen
Sebaliknya, Alfred menegaskan bahwa belanja pegawai yang melebihi 30 persen justru berisiko lebih besar.
Anggaran pembangunan bisa terhambat karena terserap untuk belanja rutin, kualitas pelayanan publik menurun, serta risiko keuangan daerah meningkat. Ketergantungan terhadap pemerintah pusat pun semakin tinggi.
“Program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD bisa tidak terakomodasi optimal karena ruang fiskal sempit,” ujarnya.
Bahkan, menurut dia, pembengkakan belanja pegawai dapat memicu tekanan inflasi akibat meningkatnya permintaan barang dan jasa tanpa diimbangi produktivitas.
Alfred mengingatkan, terdapat sejumlah sanksi bagi daerah yang melampaui batas 30 persen tersebut. Di antaranya penundaan atau pemotongan dana transfer daerah (DAU, DAK, DBH), kehilangan dana insentif fiskal, hingga pengawasan ketat oleh BPKP.
Selain itu, hak keuangan kepala daerah dan anggota DPRD dapat ditunda pembayarannya selama enam bulan. Penambahan formasi ASN juga dapat dibekukan.
“Ketidakpatuhan ini juga akan menjadi catatan dalam pemeriksaan BPK dan dapat memengaruhi opini serta skor kinerja fiskal daerah,” tegasnya.
Untuk menghindari pelampauan batas tersebut, Alfred menawarkan sejumlah solusi. Di antaranya optimalisasi pengelolaan pegawai, pengurangan insentif yang tidak proporsional, serta redistribusi anggaran yang lebih realistis dan produktif.
Tinggalkan Balasan