“Kalau akses ini dibenahi, produk Malaka bisa keluar langsung dan lebih kompetitif,” ujarnya.
Untuk memastikan UMKM benar-benar naik kelas, Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan empat pilar kebijakan permodalan melalui KUR dengan potensi lebih dari Rp3,7 triliun, pendampingan usaha, penguatan literasi keuangan, serta akses pasar melalui NTT Mart.
“Modal disiapkan, pendampingan ada, literasi keuangan kita perkuat, dan pasar kami sediakan. Tinggal UMKM berani naik kelas,” tegas Gubernur.
Sebagai langkah afirmatif, Pemerintah Provinsi NTT juga merancang kebijakan agar ASN membelanjakan minimal Rp100.000 per bulan untuk produk lokal melalui NTT Mart.
“Ini bukan bagi-bagi uang. Ini membeli produk rakyat sendiri agar ekonomi daerah berputar,” katanya.
Dukungan penuh datang dari Pemerintah Kabupaten Malaka. Wakil Bupati Henri Melki Simu menyebut kehadiran NTT Mart sebagai tonggak sejarah pembangunan ekonomi daerah.
“Ini bukan seremoni. Ini pintu bagi produk Malaka, tenun ikat dari 127 desa, gerabah, hasil pertanian dan perkebunan, anyaman, hingga bandeng dan garam—untuk keluar dari wilayah perbatasan menuju pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan