“Kalau akses ini dibenahi, produk Malaka bisa keluar langsung dan lebih kompetitif,” ujarnya.
Untuk memastikan UMKM benar-benar naik kelas, Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan empat pilar kebijakan permodalan melalui KUR dengan potensi lebih dari Rp3,7 triliun, pendampingan usaha, penguatan literasi keuangan, serta akses pasar melalui NTT Mart.
“Modal disiapkan, pendampingan ada, literasi keuangan kita perkuat, dan pasar kami sediakan. Tinggal UMKM berani naik kelas,” tegas Gubernur.
Sebagai langkah afirmatif, Pemerintah Provinsi NTT juga merancang kebijakan agar ASN membelanjakan minimal Rp100.000 per bulan untuk produk lokal melalui NTT Mart.
“Ini bukan bagi-bagi uang. Ini membeli produk rakyat sendiri agar ekonomi daerah berputar,” katanya.
Dukungan penuh datang dari Pemerintah Kabupaten Malaka. Wakil Bupati Henri Melki Simu menyebut kehadiran NTT Mart sebagai tonggak sejarah pembangunan ekonomi daerah.
“Ini bukan seremoni. Ini pintu bagi produk Malaka, tenun ikat dari 127 desa, gerabah, hasil pertanian dan perkebunan, anyaman, hingga bandeng dan garam—untuk keluar dari wilayah perbatasan menuju pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Zet Libing, menjelaskan bahwa NTT Mart Malaka merupakan peluncuran ke-15 secara provinsi dan yang keempat pada tahun 2026.
Saat ini, NTT Mart Malaka menampilkan 648 jenis produk dari 21 pelaku UMKM, seluruhnya dibeli langsung menggunakan anggaran pemerintah daerah.
“Kami akan terus mengembangkan kualitas produk, pendampingan perbankan, serta pemasaran digital agar UMKM benar-benar berdaya saing,” katanya.
Peluncuran ditandai dengan penandatanganan kerja sama, serah terima aset dan produk, serta peninjauan langsung oleh Gubernur dan jajaran.
Di antara etalase tenun, pangan olahan, dan kerajinan lokal, NTT Mart Malaka berdiri sebagai etalase harapan, bahwa ekonomi daerah bisa tumbuh dari tangan rakyatnya sendiri.
Bagi Malaka, NTT Mart bukan hanya toko. Ia adalah jembatan: dari ladang, laut, dan rumah-rumah produksi kecil menuju masa depan ekonomi yang lebih berdaulat. (ocp/ab)
Tinggalkan Balasan