Tugas BPIP tidak sekadar sosialisasi, tapi juga sinkronisasi kebijakan, evaluasi kurikulum, hingga memberi masukan terhadap regulasi yang menyimpang dari nilai Pancasila.
Namun, kata Purno, semua itu akan sia-sia jika tidak menyentuh realitas sosial.
“Kami di BPIP sadar, ideologi tidak hidup di atas kertas. Ia hidup di tengah masyarakat, dan di sinilah letaknya peran strategis desa-desa seperti Tanarara,” ujarnya.
Mimbar Sunyi, Suara Besar
Di Tanarara, bersama tokoh masyarakat Pdt. Abraham Litinau dan tokoh pemuda lokal Hermanus Hilungara, forum tersebut menjadi ruang dialog tentang bagaimana Pancasila harus didekati dengan cara baru, bukan sebagai dogma, tetapi sebagai kisah dan teladan.
Dr. Umbu Rudi Kabunang, menekankan bahwa tugas wakil rakyat tidak berhenti di gedung parlemen. “Pancasila bukan milik pemerintah. Ia milik rakyat. Dan rakyatlah yang paling berhak menjaganya,” ujar Umbu Rudi.
Di ujung acara, sekitar 300 warga yang hadir disuguhi kuis kebangsaan berhadiah dan tarian khas Sumba bernuansa Pancasila, sebuah perayaan kebangsaan yang sederhana, tapi bermakna dalam.
Tinggalkan Balasan