“Ketujuh, kami telah menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk aktivasi LTSA, pembentukan pokja desa, kampanye migrasi aman, pembangunan pusat informasi migrasi di kecamatan, dan peningkatan penempatan tenaga kerja secara formal.
Terakhir, seluruh program akan diawasi melalui forum akuntabilitas publik lintas perangkat daerah. “Indikator keberhasilannya antara lain penurunan angka migrasi non-prosedural, peningkatan jumlah pekerja formal yang tersertifikasi, dan efektivitas pengawasan di tingkat desa,” ungkap Gubernur Melki.
Waktum DPP Partai Golkar ini menegaskan, masalah migrasi tenaga kerja bukan sekadar urusan teknis atau administratif, tapi menyentuh nilai paling dasar: harkat, martabat, dan masa depan manusia.
“Di balik setiap pekerja migran, ada harapan yang dipanggul, ada anak-anak yang ditinggalkan, dan ada impian yang dirajut dengan keringat dan air mata. Karena itu, kita semua tanpa terkecuali memikul tanggung jawab moral dan konstitusional, untuk memastikan bahwa setiap langkah migrasi dilandasi kepastian hukum, perlindungan sosial, dan rasa aman,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan