“Tentang stunting, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah untuk mendasari data prevalensi sesuai hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) sehingga bisa terjadi sinkronisasi vertikal dalam perencanaan, peningkatan status gizi, dan evaluasi program. Untuk peningkatan IPM, Fraksi Partai Golkar mengharapkan koordinasi Pemerintah daerah dengan Badan Pusat Statistik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menemukan masalah intinya dan percepatan penanganan,” ungkapnya.
Fraksi Golkar juga melihat bahwa praktik-praktik perkoperasian yang menjamur dengan bunga pinjaman yang tinggi dan sistem angsuran pinjaman harian dan mingguan yang sangat memberatkan masyarakat, perlu segera dibatasi ruang geraknya.
“Berkaitan dengan itu, pemerintah pusat sudah menetapkan kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Gubernur tentang sejauh mana kegiatan operasional pembentukan Koperasi Merah Putih, mencakup kelembagaan dan personil pengurus dan pengawas koperasi di seluruh wilayah NTT,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan