Juga ditemukan kelebihan pembayaran tunjangan, honor, biaya perjalanan dan lainnya yang jika tidak diselesaikan akan menjadi catatan buruk yang dapat mempengaruhi opini pemeriksaan pada tahun selanjutnya. Fraksi partai Golkar meminta Gubernur memberi perhatian sungguh-sungguh untuk segera melaksanakan tindak lanjut atas semua temuan dan rekemomendasi BPK RI dalam waktu 60 hari. Dan diharapkan laporan hasil tindak lanjut disampaikan juga kepada DPRD.
“Fraksi Partai Golkar juga ingin memastikan bahwa pemerintah daerah telah tuntas menindaklanjuti tunggakan temuan dan rekomendasi BPK RI pada tahun-tahun yang lalu yang akumulasinya cukup besar,” kata Simprosa Gandut.
Dalam pemandangan umumnya, fraksi Partai Golkar DPRD NTT menilai, kondisi keuangan daerah pada tahun 2024 relatif terbatas, karena ada alokasi pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan pencairan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah.
Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi makro daerah Provinsi NTT pada tahun 2024 berkembang cukup baik dibanding tahun 2023. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka menurun, dan tingkat inflasi juga menurun. Yang masih menjadi pergumulan besar bagi daerah adalah angka stunting yang masih tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah.
Tinggalkan Balasan