Menurut Hugo Kalembu, dengan besaran APBD Provinsi NTT yang hanya Rp 5,3 Trilyun dan kekuatan PAD sekitar Rp 1,5 trilyun, akan banyak program dan kegiatan penting tidak terbiayai seperti tergambar di atas. “Apalagi dengan beban pengembalian cicilan utang pada PT SMI setiap tahun sebesar Rp 200- an milyar. Jika gagasan Ansy-Jane menggelontorkan dana Rp 100 juta per desa, maka beban APBD per tahun akan naik sebesar Rp 335,3 milyar untuk 3.026 desa dan 327 kelurahan di seantero NTT. Dari analisa tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa gagasan menggelontorkan Rp100 juta per desa adalah tidak realistik dan mustahil diwujudkan,” sebutnya.
“Jika hal itu dipaksakan, maka NTT akan memgalami kondisi darurat dalam mengelola anggaran dan implementasi program pembangunannya,” sebut Hugo Kalembu menambahkan.
Sebelumnya dalam debat kedua Pilgub NTT di Auditorium Undana Kupang Rabu (6/11/2024), paslon 01 Ansy-Jane menggagas dana Rp100 juta per desa untuk pengembangan ekonomi di desa. Namun belum ada kejelasan anggaran ini diambil dari pos mana. (*/tim)
Tinggalkan Balasan