“Meskipun nanti, ia akan tetap mendapat dukungan pemerintah pusat dalam urusan-urusan formal pemerintahan.
Sehingga ini soal bagaimana kekuatan mendapat anggaran pembangunan untuk rakyat. Karena rakyat NTT sangat membutuhkan perubahan. NTT tidak bisa dibangun hanya dengan dana rutin dan anggaran wajib. Artinya, NTT butuh Gubernur yg secara politik dekat dengan pusat kekuasaan,” terangnya.

Mikhael menegaskan, politik itu pertarungan kepentingan dan alokasi sumber daya melalui perebutan kekuasaan. Ketika kekuasaan sudah direbut, yang diutamakan adalah kepentingan mengkonsolidasi kekuasaan bagi mereka yang sedang berkuasa. Menteri yang satu partai atau satu koalisi dengan Gubernur tentu akan memberi dukungan anggaran yang berbeda dengan yang bukan satu partai. Itu praksis politiknya demikian. Meskipun dalam ideal politik, tentu semua pejabat negara itu diandaikan negawaran. Masalahnya adalah, itu hanya dalam ideal politik. Dalam praksis politik tidak seperti itu.

“Sehingga saya kira, semua calon berhak untuk membuktikan ke publik seberapa dekat mereka dengan presiden dan komposisi kabinet saat ini. Itu startegi marketing politik yang sah digunakan karena mereka paham bahwa Gubernur itu hanya perpanjangan tangan Presiden di daerah. Nah, dari situ rakyat akan melihat realitanya. Bahwa dari ketiga Cagub saat ini, mana calon Gubernur yang benar-benar memiliki dukungan kuat di pusat kekuasaan saat ini,” ucapnya.