Mikhael menegaskan, politik itu pertarungan kepentingan dan alokasi sumber daya melalui perebutan kekuasaan. Ketika kekuasaan sudah direbut, yang diutamakan adalah kepentingan mengkonsolidasi kekuasaan bagi mereka yang sedang berkuasa. Menteri yang satu partai atau satu koalisi dengan Gubernur tentu akan memberi dukungan anggaran yang berbeda dengan yang bukan satu partai. Itu praksis politiknya demikian. Meskipun dalam ideal politik, tentu semua pejabat negara itu diandaikan negawaran. Masalahnya adalah, itu hanya dalam ideal politik. Dalam praksis politik tidak seperti itu.
“Sehingga saya kira, semua calon berhak untuk membuktikan ke publik seberapa dekat mereka dengan presiden dan komposisi kabinet saat ini. Itu startegi marketing politik yang sah digunakan karena mereka paham bahwa Gubernur itu hanya perpanjangan tangan Presiden di daerah. Nah, dari situ rakyat akan melihat realitanya. Bahwa dari ketiga Cagub saat ini, mana calon Gubernur yang benar-benar memiliki dukungan kuat di pusat kekuasaan saat ini,” ucapnya.
“Dan saya kira, Melkiades Laka Lena memiliki itu. Dia sekaligus adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Di mana, sebagai partai terbesar di koalisi KIM, bargaining posititionnya sangat besar. Di samping itu, Jhoni adalah kader Gerindra. Dia maju karena diputuskan Presiden Prabowo. Dan saat ini keduanya didukung oleh koalisi besar, 11 partai pengusung dan pendukung yang segaris atau sekoalisi dengan koalisi di tingkat pusat, dengan kekuatan: 7 kursi di DPR RI asal NTT (54%) dan 36 kursi di DPRD NTT (55%) dari koalisi besar ini. Kekuatan ini bagi rakyat banyak tentu saja menjadi anugerah bagi NTT,” tandas Bataona. (*)
Tinggalkan Balasan