“Selain itu, gagasan bahwa seorang Gubernur butuh dukungan pemerintah pusat adalah argumentasi yg punya basis yuridis yang jelas. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di situ dikatakan bahwa, Gubernur memiliki peran penting sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Tugas dan wewenang gubernur adalah sebagai perpanjangan tangan dari presiden yaitu pemerintah pusat. Beda dengan daerah kabupaten/kota. Bupati atau wali kota itu dievaluasi, diawasi dan diberi pembinaan oleh Gubernur. Jadi bupati itu daerah otonomi yang berada di daerah. Tapi Provinsi itu dalam asas dekonsentrasi, dia adalah bagian dari pemerintah pusat di daerah,” jelas pengajar ilmu komunikasi politik itu.
Dikatakannya, Gubernur memiliki sekitar 46 tugas dan wewenang sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kabupaten. Itulah mengapa secara politik, bagian ini dieksplorasi untuk kampanye politik. Sehingga semua kandidat Gubernur boleh menyatakan kedekatan mereka dengan pemerintah pusat.
“Itu sah dalam politik elektoral dan marketing politik. Tinggal saja rakyat melihat fakta empiriknya, siapa yg memang punya kedekatan secara personal dan institusional dengan Presiden sekarang dan kabinetnya,” pinta Mikhael.
Ia menegaskan, jika dilihat dari dukungan pusat, maka tentu saja Melki-Jhoni punya posisi yang lebih kuat. Karena Melki adalah ketua Pemenangan Prabowo-Gibran di NTT, sekaligus Wakil Ketua Umum Goljar. Melki tentu punya kedekatan yg lebih dalam dengan Presiden Prabowo. Dan siapa pun paham bahwa jika seorang Gubernur berbeda kepentingan, aliran, faksi politik, atau berada di luar koalisi pemerintah pusat dan berlawanan secara diamteral dengan Partai Penguasa yg menjadi rezim kekuasaan saat ia menjadi Gubernur, maka ia akan sulit berakselerasi dari sisi dukungan anggaran, program kerja, dan fiskal.
“Meskipun nanti, ia akan tetap mendapat dukungan pemerintah pusat dalam urusan-urusan formal pemerintahan.
Sehingga ini soal bagaimana kekuatan mendapat anggaran pembangunan untuk rakyat. Karena rakyat NTT sangat membutuhkan perubahan. NTT tidak bisa dibangun hanya dengan dana rutin dan anggaran wajib. Artinya, NTT butuh Gubernur yg secara politik dekat dengan pusat kekuasaan,” terangnya.
Tinggalkan Balasan