Dukungan Kabinet, DPR RI dan Presiden, Sangat Vital untuk Bangun NTT 5 Tahun ke Depan

Kupang, KN – Pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Rajamuda Bataona mengatakan, dukungan kabinet, DPR RI dan Presiden sangat vital untuk membangun NTT lima tahun ke depan.

Hal ini disampaikan Mikhael Rajamuda Bataona, menanggapi isu dan kotroversi soal dukungan pusat kepada Cagub dan Cawagub yang berkontestasi di Pilgub NTT 2024.

“Dukungan Pemerintah pusat, dalam hal ini presiden Prabowo dan koalisi besar di pusat pemerintahan yaitu para anggota kabinet, juga dukungan dari DPR RI, adalah sesuatu vital dalam urusan kekuasaan lima tahun ke depan,” kata Mikhael Rajamuda Bataona kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).

Ia menjelaskan, siapa pun Gubernur NTT, dia wajib membangun komunikasi intens untuk punya koneksi secara personal dan institusional dengan tiga kekuatan itu, yaitu Presiden Prabowo, para anggota kabinet dari KIM, maupun anggota parlemen.

“Jadi ini bukan soal pilihan atau sesuatu yang opsional, tapi secara konstitusional, ini sesuatu yg wajib. Karena pemerintah provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Daerah otonom itu ada di Kabupaten/kota. Artinya, Gubernur yang satu garis partai, atau koalisi dengan Presiden Prabowo saat ini, tentu punya privilese dan keuntungan lebih secara politik. Komunikasi soal program dan dukungan anggaran akan lebih mudah diperoleh,” tegasnya.

Mikhael menyatakan, komunikasi politik yang dibangun oleh Cagub Cawagub dari partai koalisi, akan berbeda dengan partai non koalisi. “Sebab, ini bicara praksis politik, bukan bicara ideal politik dengan segala tata krama dalam demorkasi. Dalam praksis politik, tidak ada politisi yg mau membesarkan lawan politiknya. Jika itu dilakukan pun, akan dengan hitungan tertentu,” ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, meskipun di permukaan para politisi itu saling kenal, bersahabat, akur dan harmonis, bahkan saling menghormati, tapi dalam urusan distribusi dan alokasi sumber daya, mereka akan bertarung dan berbeda. Sebab, politik praktis itu soal pertarungan kepentingan lewat akumulasi kekuasaan dan pengaruh.