Ahli Sebut Tidak Ada Tindak Pidana Korupsi dalam Kerja Sama Pemprov NTT dan PT SIM

Kupang, KN  -Dr. Hendry Julian Noor, SH, M.Kn dari Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas UGM Yogyakarta mengatakan dengan tegas bahwa tidak adanya tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 31.670 meter persegi di Labuan Bajo.

Hal tersebut ia sampaikan saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT oleh PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), yang digelar Jumat, 15 Maret 2024, di Pengadilan Tipikor Kupang.

Dimana terdakwanya yaitu Direktur PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) Hari Pranyoto dan pemegang saham, Bahsili Papan, Direktur PT Sarana Wisata Internusa (PT SWI) Lidya Sunaryo, serta Thelma Bana selaku Kabid Pemanfaatan Aset, BPAD Provinsi NTT.

Dr. Hendry Julian Noor, SH, M.Kn mengungkapkan bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam Perjanjian Bangun Guna Serah Pemanfaaatan Barang Milik Daerah tersebut adalah hubungan hukum perdata.

“Dengan merujuk kepada Pasal 41 ayat (7) Permendagri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa: “Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian …”, maka dapat dikatakan hubungan hukum yang terjadi di dalamnya adalah suatu hubungan hukum keperdataan di mana kewenangan untuk membuat hubungan hukum keperdataan tersebut berasal dari hukum administrasi negara,” ungkapnya.

“Hukum administrasi negara berlaku dalam konteks cara kerja otoritas publik tersebut (pemerintah daerah), sedangkan hubungan hukum perdata berlaku dalam hubungan hukum antara otoritas publik (pemerintah daerah) dengan mitra Bangun guna serah tersebut,” tambahnya.

Terkait adanya keuangan negara yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama bangun guna serah pemanfaatan Barang Milik Daerah, dirinya mengatakan bahwa dalam konteks Bangun guna serah, tidak sama sekali menggunakan APBD di dalamnya.

“Dengan demikian, maka tentunya tidak ada keuangan negara yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama Bangun guna serah pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut,” jelasnya.